Daerah

Cari Jalan Tengah, Bupati Fawait Sikapi Aksi Demo Soal Sound Horeg

3
×

Cari Jalan Tengah, Bupati Fawait Sikapi Aksi Demo Soal Sound Horeg

Share this article
Cari Jalan Tengah, Bupati Fawait Sikapi Aksi Demo Soal Sound Horeg
Bupati Jember, Muhammad Fawait.(Sudutkota.id/Andrie)

JEMBER, Sudutkota.id – Bupati Jember, Dr. Muhammad Fawait SE, MSc, bakal mengambil jalan tengah mensikapi aksi demo dari Jember Sound System Community (JSCC) yang sempat menggelar aksi di depan kantor Pemkab Jember.

Terlebih lagi, persoalan horeg juga menjadi perhatian serius kalangan pesantren dan MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Menurut Gus Fawait, kalangan pesantren dan sejumlah tokoh agama sebelumnya telah menyampaikan keberatan secara langsung maupun bersurat kepada pemerintah daerah. Maka dari itulah, pihaknya akan mengajak bicara smua pihak agar ada titik temu.

Menurut Bupati Fawait, protes dari berbagai kalangan atas sound horeg karena dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan dinilai sudah kebablasan dan tidak mematuhi batas-batas dalam surat edaran gubernur karena berlangsung hingga dini hari bahkan sampai pukul 07.00 pagi.

Pihaknya juga mengapresiasi kalangan sound horeg saat demo yang menyatakan tidak menolak adanya pengaturan.

Cari Jalan Tengah, Bupati Fawait Sikapi Aksi Demo Soal Sound Horeg
Para pengusaha sound melakukan aksi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jember untuk menolak adanya rencana pelarangan.(Sudutkota.id/Andrie)

“Kemarin para pengusaha sound melakukan aksi di depan Pemerintah Kabupaten Jember untuk menolak adanya rencana pelarangan, namun tidak menolak ketika ada pengaturan,” ungkap Gus Fawait, Rabu (18/11/2026).

Agar tidak meresahkan keberadaan sound horeg, kata Fawait, Pemerintah Kabupaten Jember memastikan akan mencari jalan tengah dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar kegiatan tersebut tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, maupun keselamatan masyarakat.

Dijelaskan, aturan mengenai batasan-batasan sebenarnya sudah tercantum dalam surat edaran gubernur. Namun penguatan di tingkat pelaksana menjadi hal yang perlu dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat. Mengingat izin keramaian tidak berada di bawah kewenangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten.

Ke depan, Pemkab Jember berencana memperkuat ketentuan tersebut melalui surat edaran bupati untuk mengatur aspek tempat, waktu, serta hal teknis lainnya demi menghindari protes dari tokoh-tokoh agama.

“Sehingga ketika ada acara seperti sound horeg yang mungkin dibungkus dalam karnaval dan sebagainya itu betul-betul menjadi acara yang tidak merugikan siapapun, termasuk masyarakat yang mungkin tidak gemar terhadap adanya sound horeg ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono yang akrab disapa Budi Pink, menegaskan bahwa hiburan sound system tidak mungkin dihapus dari kehidupan masyarakat. Namun, menurutnya, aktivitas tersebut tetap harus diatur agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya.

Pernyataan ini juga sempat disampaikan Budi Pink saat hearing bersama Jember Sound System Community (JSSC) di Aula Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Senin (16/11/2026). Hearing tersebut merupakan bagian dari aksi damai JSSC yang menyuarakan penolakan terhadap wacana pelarangan penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat.

Dalam forum tersebut, Budi menyampaikan bahwa pihaknya akan menunggu arahan dan hasil komunikasi dengan Bupati Jember sebelum mengumpulkan seluruh pihak untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut.

Rencananya, forum dialog akan melibatkan JSSC dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk bertukar pendapat mengenai pengaturan penggunaan sound system ke depan.

“Kita tidak mungkin menghapus hiburan seperti ini, paling tidak harus mau diatur,” ujar Budi Pink.

Ia menjelaskan, salah satu hal yang perlu dibahas adalah batas penggunaan sound system agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya. Pengaturan tersebut dapat mencakup tingkat kebisingan atau desibel maupun jumlah perangkat pengeras suara yang digunakan.

Budi mencontohkan, pembatasan penggunaan sound system hingga delapan subwoofer dapat menjadi salah satu opsi yang dibicarakan untuk mencari batas aman. Meski demikian, angka tersebut masih berupa usulan yang perlu dibahas bersama.

“Paling tidak amannya antara delapan sub, itu sudah aman. Sama-sama kepentingan masyarakat juga harus terakomodasi, termasuk masyarakat yang tidak suka,” jelasnya.

Sementara itu, H.M. Arif Sugiartani, owner TMA Audio sekaligus perwakilan JSSC, menyatakan pihaknya sepakat bahwa pengaturan penggunaan sound system perlu dibahas melalui forum dialog. Namun, ia meminta kepastian mengenai kapan komunitas akan kembali dilibatkan dalam pembahasan aturan tersebut.

Menurut Arif, kepastian kebijakan sangat dibutuhkan karena masyarakat sudah melakukan pemesanan atau pembayaran uang muka (DP) sound system untuk kegiatan mendatang, bahkan hingga tahun 2028.

“Jangankan 2027, 2028 sudah ada yang men-DP, karena khawatir tidak mendapatkan sound yang diharapkan,” ungkap Arif.

Ia juga menyoroti perputaran ekonomi dari industri sound system yang tidak hanya melibatkan pelaku usaha di Jember, tetapi juga mendatangkan pendapatan dari luar daerah.

Arif mencontohkan, dirinya banyak mendapatkan pekerjaan dari Banyuwangi dan membawa uang dari daerah tersebut ke Jember. Menurutnya, jika aktivitas sekitar 200 pelaku usaha sound system diperhitungkan, perputaran ekonomi yang masuk ke Jember berpotensi mencapai puluhan miliar rupiah.

“Kami minta kepastian, kami ini akan diundang untuk duduk bersama itu kapan? Apakah besok, lusa, atau seminggu lagi? Nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman bahwa keputusan hari ini seperti ini dan aturan bakunya akan dibahas pada hari yang telah ditentukan,” tegasnya.

Arif berharap pembahasan regulasi nantinya mengedepankan kepentingan bersama tanpa saling merugikan. Ia juga mengajak seluruh pihak mengesampingkan kebencian agar solusi yang dihasilkan dapat diterima masyarakat.

Sebelumnya, melalui enam poin tuntutannya, JSSC menyatakan menolak pelarangan secara mutlak, meminta ruang dialog terbuka, serta mendorong penyusunan aturan yang jelas mengenai jam operasional, lokasi kegiatan, dan standar volume suara.

Komunitas tersebut juga meminta pemerintah mempertimbangkan keberlangsungan mata pencaharian para pelaku usaha sound system, UMKM, serta sektor ekonomi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan hiburan masyarakat.

Hearing tersebut menjadi ruang awal untuk mempertemukan aspirasi komunitas dengan kepentingan masyarakat yang menginginkan kenyamanan lingkungan. Kini, JSSC menantikan kepastian jadwal dialog lanjutan dan pembahasan aturan yang diharapkan mampu mengakomodasi seluruh kepentingan di Kabupaten Jember.(*)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *