KOTA MALANG, Sudutkota.id – Pemerintah Kota Malang terus memperkuat upaya pembenahan data penerima bantuan sosial (bansos) melalui keterlibatan lintas sektor, termasuk mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi agen Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pendataan masyarakat sekaligus meminimalkan risiko warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, Ir. Dahliana Lusi Ratnasari, menegaskan bahwa peran ASN dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyukseskan program tersebut. Sebab, pemerintah tidak mungkin menjangkau seluruh warga secara langsung tanpa dukungan masyarakat yang memahami kondisi lingkungan masing-masing.
Hal itu disampaikan Lusi, Rabu (11/11/2026), saat menjelaskan keterlibatan Dispendukcapil dalam program Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Agen Perlindungan Sosial dalam rangka optimalisasi penyaluran bantuan sosial digital.
Menurut Lusi, saat ini agen Perlinsos dari unsur ASN masih berasal dari sejumlah perangkat daerah, terutama Dispendukcapil dan Dinas Sosial. Padahal, seluruh ASN di lingkungan Pemkot Malang diharapkan dapat mengambil bagian dalam gerakan pendataan tersebut.
“Untuk ASN, sebaiknya semuanya menjadi agen. Sementara ini masih beberapa ASN saja, seperti dari Dispendukcapil dan Dinas Sosial, yang menjadi agen Perlinsos karena memang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujar Lusi.
Ia menjelaskan, keterlibatan Dispendukcapil bukan sekadar membantu administrasi kependudukan. Instansinya memiliki peran strategis karena Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi salah satu pintu masuk dalam proses registrasi agen Perlinsos.
Dengan demikian, masyarakat yang ingin berpartisipasi sebagai agen harus terlebih dahulu melakukan registrasi IKD. Setelah itu, mereka dapat melanjutkan pendaftaran sebagai agen dan membantu proses pendataan warga di lingkungan tempat tinggalnya.
“Kenapa Perlinsos berkaitan dengan Dispendukcapil? Karena kuncinya ada di IKD. Tanpa IKD kita tidak bisa. Setelah melakukan registrasi, masyarakat bisa menjadi agen dan membantu mendaftarkan tetangga kanan kirinya,” jelasnya.
Lusi menilai, pemanfaatan IKD menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi pelayanan publik berbasis digital. Identitas kependudukan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan administrasi, tetapi juga mendukung integrasi data dalam pelaksanaan program perlindungan sosial.
Namun, ia mengakui masih terdapat tantangan berupa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme aktivasi IKD dan pendaftaran agen Perlinsos. Kondisi tersebut membuat sosialisasi harus diperluas agar masyarakat mengetahui bahwa mereka dapat ikut berperan aktif dalam membantu pendataan warga yang membutuhkan.
Karena itu, Pemkot Malang juga mendorong gerakan peduli tetangga. Melalui gerakan tersebut, masyarakat diajak tidak hanya memperhatikan kondisi sosial ekonomi keluarganya sendiri, tetapi juga membantu memastikan warga di sekitar tempat tinggalnya tidak terlewat dari pendataan.
Mekanismenya, masyarakat yang memiliki telepon seluler dengan spesifikasi mendukung dapat melakukan pendaftaran secara mandiri setelah melakukan registrasi IKD. Sementara warga yang tidak memiliki telepon seluler atau perangkat yang memenuhi persyaratan dapat dibantu oleh agen Perlinsos.
“Gerakan peduli tetangga ini memang diharapkan betul-betul efektif. Siapa pun bisa menjadi agen setelah mendaftar IKD, kemudian membantu mendaftarkan tetangga kanan kirinya. Jadi masyarakat yang tidak punya HP tetap bisa terjangkau,” ungkap Lusi.
Ia menegaskan, gerakan tersebut menjadi penting karena masih ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, tetapi belum mengetahui saluran informasi maupun mekanisme untuk masuk dalam pendataan perlindungan sosial.
Dengan keterlibatan agen di tingkat lingkungan, proses pendataan diharapkan lebih dekat dengan kondisi faktual masyarakat. Agen dapat membantu menjangkau warga yang selama ini kesulitan mengakses layanan digital maupun informasi mengenai program bantuan pemerintah.
Di sisi lain, Lusi juga membeberkan bahwa cakupan aktivasi IKD di Kota Malang masih perlu ditingkatkan. Jika dibandingkan dengan seluruh penduduk wajib KTP, tingkat cakupannya saat ini baru sekitar 20 persen.
Namun, apabila dihitung berdasarkan masyarakat yang telah memiliki nomor telepon seluler dan memenuhi persyaratan untuk melakukan pendaftaran, cakupannya sudah mencapai sekitar 40 persen.
“Kalau cakupan IKD kita hitung dari wajib KTP, masih sekitar 20 persen. Tetapi kalau dihitung dari masyarakat yang sudah memiliki nomor HP dan memenuhi persyaratan pendaftaran, angkanya sudah sekitar 40 persen,” terangnya.
Menurutnya, angka tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Peningkatan aktivasi IKD perlu terus didorong agar semakin banyak masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital sekaligus berpartisipasi dalam program Perlinsos.
Tidak hanya berkaitan dengan identitas kependudukan, Lusi menjelaskan bahwa sistem pendataan perlindungan sosial juga dirancang terintegrasi dengan berbagai sektor. Di antaranya data kepegawaian, pertanahan, perbankan serta kepemilikan kendaraan bermotor melalui Samsat.
Integrasi tersebut memungkinkan proses verifikasi dilakukan dengan menyandingkan data pendaftar dengan informasi dari sejumlah instansi terkait. Dengan begitu, kondisi sosial ekonomi dan profil seseorang dapat diperiksa untuk membantu menentukan kelayakannya sebagai penerima bantuan.
Sebagai contoh, seseorang yang berstatus ASN atau tercatat memiliki sertifikat tanah maupun kendaraan roda empat dapat teridentifikasi dalam proses pemeriksaan data.
“Ketika seseorang mendaftar Perlinsos, datanya bisa terhubung dengan berbagai sektor. Misalnya diketahui berstatus ASN atau memiliki sertifikat, kemudian memiliki kendaraan roda empat. Ini menjadi bagian dari proses verifikasi untuk mengetahui apakah yang bersangkutan memang layak menerima bantuan,” paparnya.
Menurut Lusi, keterhubungan data lintas sektor tersebut menjadi instrumen penting untuk mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran. Sebab, penentuan penerima bantuan tidak cukup hanya berdasarkan pengakuan atau informasi awal dari pendaftar, tetapi juga membutuhkan proses pencocokan dengan data yang tersedia di instansi terkait.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa masyarakat tetap dapat melakukan pendaftaran untuk mengetahui kondisi dan status datanya sendiri. Proses tersebut diharapkan membuat masyarakat semakin memahami mekanisme pendataan perlindungan sosial sekaligus mendorong transparansi.
“Semua boleh mendaftar untuk mengetahui kondisi dirinya sendiri. Memang kita upayakan semuanya ikut mendaftar, meskipun tidak harus 100 persen,” katanya.
Lusi berharap keterlibatan seluruh ASN dan masyarakat melalui gerakan peduli tetangga dapat mempercepat pemutakhiran data perlindungan sosial di Kota Malang.
Baginya, persoalan pendataan bukan hanya urusan administrasi kependudukan maupun tanggung jawab satu perangkat daerah. Lebih dari itu, dibutuhkan kerja bersama agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat hanya karena tidak memiliki akses informasi atau kesulitan melakukan pendaftaran secara mandiri.
Dengan semakin luasnya keterlibatan agen Perlinsos, Pemkot Malang diharapkan memiliki basis data yang semakin akurat, terintegrasi dan sesuai kondisi riil masyarakat. Sehingga program bantuan sosial dapat disalurkan berdasarkan hasil verifikasi yang lebih baik, bukan sekadar mengandalkan data lama yang belum diperbarui.
