JAKARTA, Sudutkota.id – Tuntutan pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka kini memasuki tahap penyaluran aspirasi di DPR. Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) akan menyerahkan kesimpulan hasil rapat dengar pendapat umum kepada pimpinan dewan untuk menjadi bahan pertimbangan tindak lanjut.
Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan menjelaskan, lembaganya bertugas menampung dan mendalami aspirasi masyarakat. Setelah kesimpulan disampaikan, langkah selanjutnya berada di tangan pimpinan DPR sesuai mekanisme kelembagaan.
“Bahkan itulah besok atau lusa sudah kami buat kesimpulannya dan segera akan disampaikan kepada pimpinan dewan. Setelah itu tentu urusannya bukan lagi urusan BAM, tapi urusan pimpinan dewan,” ujar Aher.
Aspirasi tersebut disampaikan perwakilan masyarakat sipil dalam RDPU bersama BAM di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Mereka mendesak DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan persyaratan pendidikan Gibran yang menjadi perhatian publik.
Aher menyebut masyarakat memiliki sejumlah jalur untuk menyampaikan pandangan, mulai dari BAM, fraksi-fraksi, hingga langsung kepada pimpinan DPR. Berbagai masukan itu dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah kelembagaan berikutnya.
“Kalau masukan-masukan tersebut seluruhnya menyatakan hal yang sama, berarti kan semakin kuat. Tidak ada lagi alasan bagi DPR untuk tidak memproses,” tegasnya.
Meski demikian, Aher mengingatkan bahwa tuntutan pemakzulan tidak dapat dijalankan di luar mekanisme konstitusi. Prosesnya harus melalui tahapan yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Komitmen kita pada konstitusi, kita tidak punya kebijakan pribadi, tapi ini urusannya menegakkan hukum,” ungkapnya.
Aher menegaskan, setiap persoalan terkait pemenuhan persyaratan pejabat negara harus diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku. Ia menekankan bahwa koreksi terhadap pejabat negara tetap harus berada dalam koridor konstitusi, bukan melalui tindakan di luar ketentuan hukum.
