KOTA MALANG, Sudutkota.id – Persoalan reklame dan kabel semrawut di Kota Malang kembali menjadi sorotan tajam DPRD. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Arief Wahyudi, S.H., meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tidak sekadar mengulang rencana penertiban, tetapi harus berani mengambil tindakan konkret.
“Persoalan ini bukan program baru. Sejak pemerintahan sebelumnya, masalah penataan kota, termasuk reklame dan kabel, sudah menjadi perhatian dan sudah berkali-kali kami lakukan pengawasan. Jadi, jangan seolah-olah ini baru muncul sekarang,” tegas Arief saat menyampaikan pandangan dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Senin (9/11/2026).
Politisi senior PKB tersebut mempertanyakan tindak lanjut pemerintah terhadap berbagai persoalan yang selama ini telah dibahas. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak lagi berhenti pada penyampaian petunjuk maupun rencana tindakan, tetapi memastikan pelaksanaannya di lapangan.
“Kalau memang sudah ada petunjuk dan aturan untuk melakukan tindakan, seharusnya segera dilaksanakan. Jangan sampai ketika kami mempertanyakan, jawabannya hanya masih akan dilakukan. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar jawaban dan janji,” ujarnya.
Arief juga menyoroti kondisi jaringan kabel udara yang semrawut di sejumlah kawasan Kota Malang. Menurutnya, penataan kabel bukan hanya menyangkut estetika kota, melainkan juga ketertiban ruang publik dan keselamatan masyarakat.
“Penataan kabel ini sudah lama menjadi persoalan. Jangan sampai kabel yang menjuntai dan tiang yang tidak tertata terus dibiarkan. Pemerintah harus memiliki langkah yang jelas, termasuk memastikan siapa yang bertanggung jawab terhadap pemasangan dan pemeliharaannya,” jelasnya.
Sorotan tersebut muncul di tengah rencana Pemkot Malang menyusun regulasi penataan kabel melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Pemerintah saat ini menyiapkan naskah akademik dan kajian teknis sebagai landasan pengaturan jaringan kabel di wilayah perkotaan.
Salah satu solusi yang disiapkan adalah sistem ducting, yakni memindahkan jaringan kabel udara ke bawah tanah. Sejumlah kawasan yang masuk rencana prioritas meliputi Kayutangan Heritage, kawasan Stasiun Malang, Jalan Soekarno-Hatta, Pasar Besar, kawasan Splendid, hingga Jalan Ijen.
Pemkot Malang menargetkan penataan melalui sistem tersebut mulai direalisasikan pada 2027. Meski demikian, tahapan penyusunan regulasi, kajian teknis, pembiayaan, hingga pelaksanaan masih harus diselesaikan.
Selain sistem ducting, pemerintah juga mengkaji skema join pole atau penggunaan satu tiang utilitas secara bersama-sama oleh beberapa penyedia layanan. Skema ini diharapkan mengurangi jumlah tiang dan kabel yang tidak tertata, sekaligus membuka peluang pendapatan daerah melalui pemanfaatan tiang bersama.
“Jangan hanya membuat perencanaan. Harus ada kejelasan bagaimana pelaksanaannya, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan bisa diwujudkan. Kalau terus dibahas tanpa tindakan, persoalan yang sama akan kembali menjadi pekerjaan rumah pemerintah,” tegas Arief.
Ia juga mengingatkan bahwa penanganan sementara terhadap kabel yang menjuntai tidak boleh diabaikan sambil menunggu pembangunan infrastruktur permanen. Menurutnya, keselamatan pengguna jalan harus menjadi perhatian pemerintah.
Tidak hanya kabel dan reklame, Arief turut menyinggung persoalan revitalisasi Pasar Blimbing yang membutuhkan kepastian penyelesaian. Ia mempertanyakan perkembangan penanganan pasar tersebut, termasuk langkah pemerintah dalam memperbaiki fasilitas yang kondisinya membutuhkan perhatian.
“Pasar juga jangan hanya dijawab masih akan dilakukan. Kami ingin ada kejelasan bagaimana penyelesaiannya. Pedagang setiap hari beraktivitas dan membayar retribusi, sehingga pemerintah juga harus memperhatikan kondisi fasilitas yang mereka gunakan,” ungkapnya.
Arief menilai, pemerintah perlu menyusun langkah yang terukur untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Pembahasan yang sudah dilakukan sejak periode sebelumnya semestinya menjadi dasar untuk mempercepat realisasi, bukan kembali mengulang proses tanpa kepastian.
“Fungsi kami di DPRD adalah melakukan pengawasan. Karena itu, setiap persoalan yang disampaikan harus mendapatkan tindak lanjut yang jelas. Jangan sampai persoalan reklame, kabel semrawut, maupun pasar terus berulang dari tahun ke tahun,” tandasnya.
“Yang dibutuhkan masyarakat itu bukti, bukan sekadar janji. Kalau pemerintah memang sudah memiliki kebijakan dan petunjuk, segera laksanakan. Jangan hanya menyampaikan rencana, tetapi tunjukkan hasil nyata dari penataan Kota Malang,” pungkas Arief.
