KOTA MALANG, Sudutkota.id – Pengelolaan sampah di Kota Malang perlu mendapat perhatian serius. Selama ini, penanganan sampah masih kerap berorientasi pada pengangkutan menuju tempat pemrosesan akhir (TPA). Padahal, persoalan tersebut seharusnya diselesaikan sejak dari sumbernya, yakni rumah tangga.
Wakil Ketua Komisi C sekaligus Ketua Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, S.A.P., M.A.P., mendorong perubahan pola pengelolaan sampah melalui gerakan berbasis masyarakat. Salah satunya dengan mengintegrasikan bank sampah dan program ketahanan pangan di lingkungan permukiman.
Gagasan tersebut disampaikan Dito saat menggelar reses pertama di Perumahan Mutiara Jingga Residence, Jalan Poh Payung, RT 07 RW 04, Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Senin (2/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri 157 warga dari sejumlah kawasan perumahan dan kampung di wilayah Tasikmadu.
Menurut Dito, reses kali ini sengaja diarahkan untuk mengangkat persoalan sampah dan ketahanan pangan dengan melibatkan mayoritas kaum perempuan. Sebab, kedua persoalan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas rumah tangga sehari-hari.
“Kami ingin mengangkat bagaimana sampah yang dihasilkan masyarakat tidak semuanya harus dibuang. Harus ada pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan sejak dari rumah tangga. Karena itu, kami mencoba memulai dari lingkup terkecil,” ujar Dito.
Dalam kegiatan tersebut, pihaknya menghadirkan perwakilan Bank Sampah Kota Malang sekaligus mendorong peluncuran Bank Sampah MJR Indizio. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat pengumpulan sampah bernilai ekonomi, tidak hanya bagi warga perumahan, tetapi juga masyarakat sekitar Tasikmadu.
Sampah plastik, kertas, kardus hingga minyak jelantah nantinya dapat dikumpulkan dan disetorkan melalui bank sampah untuk dikelola lebih lanjut.
Dito menilai, apabila masyarakat mulai terbiasa memilah sampah dari rumah, beban pengelolaan sampah di tingkat hilir dapat ditekan. Di sisi lain, sampah yang memiliki nilai ekonomi juga bisa memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat.
“Bank sampah ini kami harapkan bisa menjangkau lingkungan yang lebih luas. Jadi, masyarakat tidak hanya membuang sampah, tetapi mulai memahami bahwa sampah tertentu masih memiliki nilai ekonomi,” jelasnya.
Tidak hanya fokus pada sampah anorganik, Dito juga mendorong pengolahan sampah organik menjadi kompos. Hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung urban farming, tanaman buah dalam pot (tabulampot), serta pembuatan sumur biopori.
Bahkan, pengelolaan sampah tersebut akan disinergikan dengan program ketahanan pangan melalui pengembangan budidaya ikan lele, tanaman sayuran, buah-buahan hingga peternakan ayam petelur skala kecil.
Menurutnya, konsep tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara mandiri, bukan untuk kepentingan komersial.
“Untuk ketahanan pangan, orientasinya konsumsi internal masyarakat. Misalnya warga membutuhkan lele, telur, sayuran atau buah, nantinya bisa memanfaatkan hasil budidaya komunal maupun yang dikembangkan di rumah masing-masing. Kami ingin membangun ketahanan pangan dari lingkungan sendiri terlebih dahulu,” paparnya.
Untuk merealisasikan program tersebut, Dito menyebut pihaknya akan mendorong keterlibatan warga melalui iuran lingkungan serta memanfaatkan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD untuk mendukung pengembangan ketahanan pangan.
“Kami mendorong pembiayaan melalui iuran warga dan juga pokir. Sebagai anggota DPRD, kami mencoba memanfaatkan pokir untuk mendukung program-program ketahanan pangan tersebut,” ungkapnya.
Lebih jauh, Dito menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah maupun petugas kebersihan. Perubahan harus dimulai dari kesadaran masyarakat untuk mengurangi, memilah, mengolah, dan mendaur ulang sampah yang dihasilkan setiap hari.
Ia juga mendorong Pemerintah Kota Malang agar tidak berhenti pada penerbitan kebijakan dan imbauan. Pemerintah perlu memberikan keteladanan melalui praktik nyata sehingga perubahan pola hidup masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Penanganan atau tata kelola sampah jangan hanya berpikir di hilir, ketika sampah sudah dibuang dan dikirim ke TPA. Bagaimana sampah yang dihasilkan masyarakat itu dikelola sejak dari sumbernya, dari rumah tangga. Itu yang ingin kami mulai,” tegasnya.
Dito menambahkan, mengubah kebiasaan masyarakat bukan pekerjaan mudah. Karena itu, diperlukan contoh konkret dan konsistensi dari seluruh pihak, termasuk pemerintah, tokoh masyarakat, serta pengelola lingkungan permukiman.
“Merubah gaya hidup, pola hidup, dan kebiasaan itu bukan perkara mudah. Maka harus dimulai dengan contoh dan keteladanan. Pemerintah Kota Malang juga harus memberikan contoh, tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan. Harapannya, gerakan ini bisa menjadi isu sekaligus kebutuhan bersama masyarakat,” pungkas Dito.
