JAKARTA, Sudutkota.id – Peningkatan titik panas atau hotspot hingga 515 titik dalam beberapa hari terakhir membuat kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi sorotan.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I, Johan Rosihan, meminta peningkatan tersebut tidak hanya direspons ketika api sudah meluas, tetapi diantisipasi melalui sistem pencegahan yang lebih kuat.
Johan menyebut data Sistem Monitoring Kebakaran Hutan dan Lahan (SIPONGI) Kementerian Kehutanan yang dipantaunya menunjukkan kenaikan hotspot dari 213 titik pada Kamis, menjadi 313 titik pada Jumat, hingga mencapai 515 titik pada Minggu malam. Sebagian titik tersebut juga memiliki tingkat kepercayaan tinggi.
“Ada pergerakan angka yang cukup signifikan. Data SIPONGI Kehutanan itu ada 213 titik di hari Kamis, kemudian sempat naik 313 di hari Jumat, dan sampai data yang kami ikuti sampai Ahad malam kemarin itu datanya sampai 515 titik,” ujar Johan dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-7 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Menurut Johan, peningkatan hotspot tersebut perlu menjadi perhatian Panitia Kerja Kebakaran Hutan dan Lahan di Komisi IV DPR RI. Ia menilai kerja Panja tidak cukup hanya bergerak setelah kebakaran menimbulkan asap dan kerugian bagi masyarakat.
“Saya sebagai anggota Panja ingin memastikan bahwa Panja ini bekerjanya dari hulu sampai hilir. Tidak hanya kita bicara ketika asap itu menebal dan mengakibatkan kerugian dari warga, tetapi yang paling penting adalah bagaimana sistem pencegahannya,” tegasnya.
Pengawasan terhadap perusahaan juga dinilai perlu diperkuat, termasuk memastikan adanya tindak lanjut penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Johan menilai ukuran keberhasilan penanganan kebakaran hutan dan lahan seharusnya bukan seberapa banyak api yang berhasil dipadamkan, melainkan seberapa efektif kebakaran dapat dicegah.
“Keberhasilan kita dalam menangani karhutla itu sesungguhnya adalah semakin kecilnya api yang kita padamkan, karena pencegahan kita yang panjang,” ujar Johan.
Johan juga meminta Panja mengidentifikasi wilayah konsesi yang mengalami kebakaran serta titik api yang berulang setiap tahun. Lokasi yang terus terbakar dapat menjadi indikator adanya persoalan dalam tata kelola yang perlu ditelusuri lebih jauh.
Ia berharap kerja Panja menghasilkan langkah konkret dari hulu hingga hilir, termasuk memperkuat kesiapan para pemangku kepentingan seperti Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api, sekaligus memastikan pengawasan dan penegakan hukum berjalan ketika ditemukan pelanggaran.
