JAKARTA, Sudutkota.id – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pemadaman api dan kerusakan lingkungan. Pemerintah juga perlu menghitung dampak kesehatan masyarakat yang terpapar asap dan polusi udara.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah memperkuat perspektif kesehatan masyarakat dalam menghadapi karhutla, terutama di wilayah yang kualitas udaranya mulai memburuk.
“Jangan hanya menghitung berapa hektare yang terbakar. Kita juga harus menghitung berapa banyak masyarakat yang terpapar asap dan berapa banyak yang kemudian membutuhkan pelayanan kesehatan,” ujar Netty dalam keterangan tertulis, Selasa (1/9/2026).
Menurut politisi Fraksi PKS tersebut, kelompok rentan harus menjadi perhatian utama ketika paparan asap meningkat. Anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan riwayat penyakit pernapasan dan jantung dinilai memiliki risiko lebih besar mengalami gangguan kesehatan.
Netty meminta pemerintah tidak menunggu hingga warga mengalami gangguan kesehatan baru mengambil tindakan. Ketika kualitas udara mulai memburuk, fasilitas dan sistem pelayanan kesehatan di wilayah terdampak harus sudah berada dalam kondisi siap.
“Jangan menunggu masyarakat sakit baru negara bergerak. Ketika kualitas udara mulai memburuk, sistem kesehatan harus sudah bersiap,” tegasnya.
Untuk mempercepat respons, Netty mendorong pemerintah membangun sistem peringatan dini yang tidak hanya membaca kondisi udara, tetapi juga menghubungkannya dengan data kependudukan dan kondisi kesehatan masyarakat.
Menurutnya, informasi mengenai kualitas udara, wilayah terdampak, kepadatan penduduk, hingga tren penyakit seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) perlu diintegrasikan. Dengan begitu, pemerintah dapat menentukan wilayah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi lebih cepat.
Kesiapan fasilitas kesehatan di daerah rawan karhutla juga menjadi perhatian. Puskesmas dan rumah sakit daerah perlu memastikan ketersediaan obat, alat kesehatan, tenaga medis, serta mekanisme pelayanan khusus bagi kelompok rentan.
“Respons kesehatan jangan hanya bersifat reaktif ketika pasien sudah berdatangan ke puskesmas. Harus ada kesiapsiagaan sebelum, saat, dan setelah karhutla,” jelasnya.
Netty juga mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak berhenti pada gangguan pernapasan. Paparan asap berkepanjangan, kehilangan tempat tinggal, terganggunya mata pencaharian, hingga kondisi di pengungsian dapat memberikan tekanan psikologis bagi masyarakat terdampak.
Karena itu, ia memandang karhutla sebagai persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan lintas sektor. Koordinasi antarlembaga dinilai penting agar perlindungan terhadap masyarakat tidak terhambat oleh batas kewenangan maupun birokrasi.
“Ukuran keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga seberapa baik negara mencegah masyarakat jatuh sakit akibat dampaknya,” pungkas Netty.
