KOTA MALANG, Sudutkota.id – Penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2026 kategori Pelayanan Publik yang diraih Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat melalui inovasi Program Prioritas RT Berkelas menjadi pengakuan atas gagasan pembangunan berbasis lingkungan.
Namun, penghargaan tersebut sekaligus membawa pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kota Malang.
Penghargaan itu diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto di MNC Tower, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
RT Berkelas dinilai sebagai inovasi pelayanan publik yang memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat di tingkat Rukun Tetangga (RT) untuk menentukan kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.
Bagi Wahyu, konsep tersebut memang dirancang agar pemerintah tidak sepenuhnya menentukan pembangunan dari atas ke bawah. Warga diberikan kesempatan menyampaikan kebutuhan yang dianggap paling mendesak di lingkungannya.
“RT Berkelas ini memang sengaja kita berikan satu peluang atau kesempatan kepada RT untuk bisa mengusulkan sesuai dengan prioritasnya di wilayah masing-masing,” ujar Wahyu.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa RT Berkelas ingin mengubah pola pembangunan agar aspirasi warga di tingkat paling bawah tidak sekadar menjadi pelengkap dalam proses perencanaan.
Sebab, persoalan di tingkat lingkungan sering kali sangat spesifik. Mulai dari infrastruktur dasar, fasilitas umum, lingkungan, hingga kebutuhan sosial masyarakat, belum tentu seluruhnya dapat teridentifikasi melalui perencanaan yang sepenuhnya bersifat top-down. Namun, di titik inilah tantangan sebenarnya dimulai.
Pemkot Malang mengalokasikan sekitar Rp215 Miliar untuk pelaksanaan RT Berkelas yang menyasar lebih dari 4.000 RT.
Angka tersebut bukan nilai kecil. Dengan cakupan ribuan RT, masyarakat tentu berhak mengetahui sejauh mana anggaran tersebut benar-benar menghasilkan perubahan.
Penghargaan memang menjadi apresiasi. Tetapi penghargaan tidak boleh menjadi garis akhir.
Justru setelah penghargaan diterima, publik memiliki alasan lebih kuat untuk menguji apakah RT Berkelas benar-benar bekerja sesuai tujuan awalnya.
Pertanyaannya sederhana, apakah seluruh usulan benar-benar lahir dari kebutuhan warga, apakah pelaksanaannya tepat sasaran, bagaimana transparansi anggarannya, dan seberapa besar dampaknya terhadap kualitas lingkungan?
Sebab, keberhasilan program tidak semestinya hanya dihitung dari jumlah usulan yang masuk atau berapa banyak kegiatan yang kemudian direalisasikan.
Program yang menggunakan anggaran publik harus diukur dari manfaat akhirnya. Apakah jalan lingkungan menjadi lebih baik? Apakah fasilitas warga benar-benar berfungsi? Apakah persoalan lingkungan yang selama ini dikeluhkan masyarakat bisa diselesaikan?
Jika tidak, RT Berkelas berisiko hanya menjadi program yang bagus dalam konsep, tetapi belum tentu kuat dalam hasil.
Wahyu memastikan RT Berkelas tidak berhenti sebagai program jangka pendek. Program tersebut telah masuk dalam RPJMD Kota Malang sehingga akan diteruskan selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Malang.
“Karena sudah masuk di dalam RPJMD Kota Malang, jadi ini diteruskan dan bisa sampai dengan lima tahun kepemimpinan saya bersama Mas Wakil Wali Kota,” tegasnya.
Komitmen tersebut membuat tuntutan terhadap pelaksanaan program menjadi semakin besar.
Sebab, ketika sebuah program sudah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan mendapat dukungan anggaran besar, pemerintah tidak hanya dituntut menjaga keberlangsungannya, tetapi juga memastikan kualitas pelaksanaannya.
Jangan sampai program berjalan lima tahun, anggaran terus terserap, tetapi indikator manfaat bagi masyarakat justru sulit diukur.
Karena itu, transparansi dan evaluasi harus menjadi bagian penting dari perjalanan RT Berkelas. Masyarakat bukan hanya perlu diberi ruang untuk mengusulkan, tetapi juga berhak mengetahui usulannya diproses atau tidak, berapa anggarannya, kapan direalisasikan, serta apa hasil akhirnya.
Dengan demikian, partisipasi warga tidak berhenti pada tahap mengusulkan program.
Wahyu menyebut penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Pemkot Malang untuk terus memperkuat pelayanan publik.
“Melayani, memberdayakan dan menginspirasi,” menjadi tiga semangat yang diusung dalam inovasi RT Berkelas.
Tetapi tiga semangat tersebut harus diterjemahkan menjadi hasil yang bisa dilihat dan dirasakan masyarakat.
Penghargaan bisa menjadi legitimasi atas sebuah inovasi. Namun bagi masyarakat, ukuran paling sederhana tetap sama, apa yang berubah setelah program itu berjalan?
Dengan anggaran sekitar Rp215 Miliar dan sasaran lebih dari 4.000 RT, RT Berkelas kini berada pada fase yang lebih berat.
Bukan lagi soal mendapatkan penghargaan, melainkan membuktikan bahwa program tersebut benar-benar mampu menghadirkan pembangunan yang sesuai kebutuhan warga, tepat sasaran, transparan, dan menghasilkan perubahan nyata.
Sebab pada akhirnya, penghargaan diberikan kepada pemerintah, tetapi keberhasilan program harus dirasakan masyarakat.
