SIDOARJO, Sudutkota.id – Dampak positif yang dirasakan masyarakat menjadi salah satu ukuran keberhasilan kinerja pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Hal itu disampaikan Bupati Sidoarjo, Subandi saat mengambil sumpah dan janji jabatan pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (26/8/2026).
“Setiap jabatan merupakan amanah dan kepercayaan yang harus diwujudkan melalui kinerja pemerintahan yang mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan masyarakat,” ujar Bupati Sidoarjo, Subandi.
Diketahui, sebanyak 10 pejabat pimpinan tinggi pratama, serta sekitar 150 pejabat administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) dilantik.
Disisi lain juga turut dilantik enam pejabat fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga meminta seluruh pejabat yang dilantik menjadikan momentum tersebut sebagai bagian dari perjalanan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
“Jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas. Bukan hanya kehormatan semata, tetapi juga kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan,” terangnya.
Selain itu, Ia juga mengharap para pejabat yang dilantik agar bekerja secara nyata dan memberikan solusi atas segala persoalan yang dihadapi masyarakat,” katanya.
Kendati demikian, menurutnya, pejabat pemerintah tidak cukup hanya menjalankan rutinitas dan menyelesaikan tugas administratif.
Pasalnya, setiap kebijakan dan program yang dijalankan harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh pejabat memperkuat koordinasi dan komunikasi. Kekompakan diperlukan mulai dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) hingga jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.
“Ukuran keberhasilan pejabat adalah dari dampak positif yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Subandi menjelaskan, rotasi dan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika pemerintahan. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat organisasi sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain memperkuat internal pemerintahan, Subandi menekankan pentingnya membangun harmonisasi dengan DPRD serta menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum (APH) di Sidoarjo.
Menurutnya, kolaborasi antarlembaga diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan semakin kuat dan terarah.
“Mutasi ini sudah biasa. Ini untuk membangun kekuatan, percepatan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan harmonisasi dengan DPRD, serta merangkul APH di Sidoarjo,” tandasnya.
Ia kembali menekankan pentingnya kekompakan seluruh jajaran pemerintahan. Sebab, pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal apabila setiap perangkat pemerintahan bekerja sendiri-sendiri.
Ia berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat segera menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjaga koordinasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan koordinasi dan kekompakan yang semakin baik, pelayanan publik diharapkan semakin cepat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sidoarjo,” pungkasnya.
