JAKARTA, Sudutkota.id – Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Jombang pada 27-31 Agustus 2026, dinamika internal organisasi mulai mendapat sorotan.
Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Dr. H. Hilmy Muhammad meminta seluruh peserta muktamar menjaga independensi dan tidak membiarkan kepentingan dari luar memengaruhi keputusan organisasi.
Gus Hilmy menegaskan peserta muktamar memiliki kedaulatan dalam menentukan pilihan. Menurutnya, keputusan mengenai arah kepemimpinan NU harus didasarkan pada kepentingan organisasi dan kemaslahatan umat, bukan tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu.
“Para peserta muktamar adalah kader-kader yang merdeka. Maka, jadilah kader yang independen. Gunakan hak suara dan nalar organisasi berdasarkan kemaslahatan umat,” ujar Gus Hilmy melalui keterangan tertulis kepada media, Rabu (26/8/2026).
Ia bahkan meminta jajaran NU di berbagai tingkatan bersikap tegas terhadap pihak yang mencoba masuk terlalu jauh ke dalam urusan internal organisasi. Menurutnya, intervensi semacam itu berpotensi mengganggu kemandirian dan masa depan NU.
“Siapapun yang mencoba mendikte, menekan, atau campur tangan dalam urusan internal organisasi harus disikapi sebagai musuh bersama yang ingin merecoki keutuhan NU. Musuh bersama harus dilawan bersama,” tegasnya.
Menurut Gus Hilmy, persoalan independensi tersebut menjadi penting karena Muktamar bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan. Forum tersebut akan menentukan arah perjalanan NU dalam menghadapi tantangan organisasi dan kehidupan kebangsaan pada masa mendatang.
Ia kemudian mengingatkan kembali sejarah berdirinya NU melalui simbol tongkat dan tasbih yang dikaitkan dengan Syaikhona Kholil Bangkalan dan KH. Hasyim Asy’ari. Bagi Gus Hilmy, simbol tersebut menggambarkan amanah kepemimpinan yang harus dijalankan dengan kehati-hatian, ketulusan, dan keberanian.
“Kepemimpinan NU diamanahkan dengan penuh kehati-hatian, ketulusan, dan syaja’ah atau keberanian. Keduanya adalah simbol kepemimpinan kiai yang kokoh dan sakral, bukan untuk mainan dan cengengesan, apalagi komoditas tawar-menawar politik pragmatis,” katanya.
Anggota DPD RI tersebut juga menyinggung ungkapan al-‘asho liman ‘asho yang dimaknainya sebagai pesan bahwa pemimpin NU harus memiliki kompetensi dan kemampuan mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang dihadapi organisasi.
Karena itu, Gus Hilmy meminta peserta Muktamar tidak menjadikan kepemimpinan NU sebagai arena transaksi kepentingan sesaat. Menurutnya, pilihan yang diambil dalam forum tersebut harus mempertimbangkan masa depan organisasi dan kemaslahatan warga NU secara luas.
“Masa kita mau nuruti pihak yang mau merecoki dan memanfaatkan organisasi kita?” ujarnya.
Gus Hilmy mengajak seluruh elemen Nahdliyin menjaga pelaksanaan Muktamar agar berlangsung khidmat, bermartabat, dan tetap dalam suasana kebersamaan. Ia berharap forum tersebut menjadi momentum bagi NU memasuki abad kedua dengan organisasi yang mandiri dan tidak mudah ditarik ke kepentingan pihak luar.
“Muktamar ini harus kita jalani dengan khidmat, bermartabat, dan penuh suasana kegembiraan. Kita menyambut lembaran baru abad kedua sesuai dengan semangat tema kita, ‘Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa,” pungkas Gus Hilmy.
