JAKARTA, Sudutkota.id – Krisis kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Indonesia dinilai telah melewati batas persoalan lingkungan. Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya menyebut dampaknya kini telah masuk ke ranah kemanusiaan, setelah polusi mengancam kesehatan masyarakat hingga mengganggu aktivitas dan distribusi kebutuhan pokok.
“Jujur, melihat yang terjadi hari ini, hati saya sangat miris dan sedih. Krisis kabut asap ini saya rasa sudah bukan soal lingkungan saja, tapi bergeser menjadi tragedi kemanusiaan,” ujar Atalia dalam keterangannya kepada wartawan Sudutkota.id, Minggu (23/8/2026).
Atalia menyoroti kelompok rentan yang paling terdampak, mulai dari anak-anak, balita hingga ibu hamil. Menurutnya, paparan asap telah meningkatkan tekanan terhadap fasilitas kesehatan akibat banyaknya warga yang mengalami gangguan pernapasan akut.
“Ada begitu banyak anak-anak kecil, balita, dan ibu hamil yang terpaksa menghirup polusi hingga membuat fasilitas kesehatan penuh sesak oleh pasien gangguan pernapasan akut,” katanya.
Dampak krisis, lanjut Atalia, tidak berhenti pada persoalan kesehatan. Kemarau ekstrem juga berpotensi mengganggu jalur logistik sungai yang mengalami penyurutan, sehingga distribusi kebutuhan masyarakat ikut terancam.
“Jika sudah seperti ini, belum lagi diperparah oleh kemarau ekstrem, pasti membuat jalur logistik sungai surut, memicu kelangkaan akut, dan melambungkan harga bahan pokok serta gas elpiji berkali-kali lipat dari harga normal,” ujarnya.
Di tengah situasi tersebut, Atalia mengapresiasi langkah Kementerian Sosial dan BNPB yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, termasuk masker, faceshield dan alat kesehatan lainnya. Namun, ia mengingatkan bahwa bantuan darurat tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban.
“Saya apresiasi dan berterima kasih atas bantuan Kemensos, BNPB untuk penanganan warga terdampak. Tapi soal menangani ini sampai ke akar, saya rasa masih belum cukup,” tegasnya.
Atalia juga menyoroti dugaan keberadaan titik api di kawasan konsesi perusahaan. Ia menilai faktor cuaca kering dan fenomena El Niño ekstrem perlu dilihat sebagai pemicu, tetapi dugaan adanya unsur kesengajaan tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
“Saya membaca beberapa rilis yang mengatakan mayoritas titik api justru diduga berada di dalam kawasan konsesi perusahaan. Jadi, saya pikir meskipun kita tidak menampik adanya fenomena El Niño ekstrem, cuaca kering ini hanya jadi pemantik,” kata Atalia.
Karena itu, Atalia meminta aparat mengusut tuntas apabila unsur kesengajaan terbukti, termasuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab hingga ke akar persoalan. Ia juga membuka opsi evaluasi regulasi jika ditemukan kelemahan dalam sistem pengawasan dan penanganan karhutla.
“Saya sangat berharap jika benar terbukti ada unsur kesengajaan dari pihak-pihak yang saat ini sudah dijadikan tersangka, bisa diusut sampai ke akarnya. Bahkan jika perlu sampai ke evaluasi regulasi,” tegasnya.
Atalia pada saat yang sama mendorong pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat terdampak dengan operasi logistik darurat untuk menekan harga pangan di wilayah terisolasi. Ia juga meminta pemerintah menyediakan ruang evakuasi publik bebas asap yang dilengkapi pemurni udara serta oksigen gratis di puskesmas, terutama bagi ibu hamil, anak-anak dan lansia.
“Warga yang rentan seperti ibu hamil, anak-anak dan lansia harus mendapatkan perlindungan khusus,” pungkas Atalia.
