Sudutkota.id – Persatuan masyarakat dinilai semakin membutuhkan perhatian di tengah derasnya arus informasi digital yang tidak selalu dapat dipastikan kebenarannya.
Polresta Malang Kota pun mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas Kota Malang.
Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Merawat Bhinneka Tunggal Ika: Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi dan Ruang Digital” yang digelar di Cafe Jeep, Jalan Ki Ageng Gribig, Kedungkandang, Kota Malang, Selasa (11/8/2026) malam.
Sekitar 80 peserta hadir dalam forum yang dimulai pukul 19.30 WIB tersebut. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol. Danang Setiyo P.S., S.H., S.I.K., M.H. hadir bersama Wakapolresta Malang Kota AKBP Alex Sandi Siregar.
Sejumlah unsur pemerintahan dan masyarakat turut mengikuti diskusi, di antaranya Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Sekda Kota Malang, perwakilan Kejaksaan Negeri Malang, Danramil, organisasi kemasyarakatan, Kelompok Cipayung, BEM Malang Raya serta komunitas ojek online.
Kapolresta Malang Kota menempatkan perkembangan ruang digital sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Informasi yang belum terverifikasi, provokasi maupun narasi yang mengandung sentimen SARA dinilai berpotensi memperlebar perbedaan di tengah masyarakat.
Danang mengatakan, karakter Kota Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan sekaligus memiliki keberagaman masyarakat membutuhkan komunikasi yang kuat antarelemen.
Apalagi, ia mengaku baru sekitar dua pekan menjalankan tugas sebagai Kapolresta Malang Kota. Karena itu, membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan berbagai kelompok masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk memahami persoalan sekaligus mencari solusi secara bersama.
“Kami akan mendukung gagasan yang baik dan mengoordinasikannya dengan pemerintah kota. Harapannya, kehadiran kami dapat memberikan manfaat nyata bagi Kota Malang,” ujar Danang
.
Dalam diskusi tersebut, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan media sosial. Peserta juga menyampaikan sejumlah isu aktual yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, mulai dari keresahan terhadap pencurian kendaraan bermotor, penyampaian aspirasi mahasiswa, dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan dan pesantren, fasilitas publik hingga potensi pohon tumbang.
Terkait keamanan, khususnya pencurian kendaraan bermotor, Danang menyampaikan bahwa berdasarkan perbandingan tahunan, tren kasus tersebut relatif stabil dan cenderung menurun.
Meski demikian, Polresta Malang Kota tidak menganggap persoalan tersebut selesai. Pencegahan tetap membutuhkan peran aktif masyarakat, terutama dalam meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat keamanan lingkungan.
Pengawasan juga diperkuat melalui pemanfaatan teknologi. Polresta Malang Kota mengoptimalkan lebih dari 250 unit CCTV yang didukung kegiatan patroli. Infrastruktur tersebut turut dimanfaatkan dalam pemantauan situasi dan membantu proses pengungkapan perkara kriminal.
Salah satu penekanan Danang dalam forum tersebut adalah pentingnya masyarakat tidak menjadikan media sosial sebagai tempat untuk memberikan vonis terhadap seseorang.
Informasi yang beredar secara viral, menurutnya, tidak otomatis merupakan fakta yang telah teruji. Karena itu, masyarakat diminta tidak terburu-buru menyebarkan informasi sebelum mengetahui kebenarannya.
“Media sosial jangan menjadi ruang untuk menghakimi seseorang. Kita perlu menyaring informasi, saling mengingatkan dan menyelesaikan persoalan melalui jalur yang benar,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi penting karena penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dapat memunculkan persepsi keliru dan berpotensi berkembang menjadi persoalan sosial maupun gangguan keamanan.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa keamanan dan stabilitas merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan daerah.
Menurutnya, kondisi yang aman juga menjadi kebutuhan bagi Kota Malang sebagai kota pendidikan sekaligus daerah yang terus mendorong investasi dan pembangunan.
Wahyu mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan informasi viral sebagai dasar mengambil kesimpulan sebelum dilakukan verifikasi.
“Pemerintah Kota Malang siap berkolaborasi dengan aparat keamanan dan berbagai elemen masyarakat untuk menyelesaikan persoalan kota secara konstruktif,” ujar Wahyu.
FGD tersebut kemudian menjadi ruang pertukaran informasi antara pemerintah daerah, kepolisian, TNI, kejaksaan, mahasiswa, organisasi masyarakat hingga komunitas warga.
Berbagai masukan yang muncul menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pelayanan publik, menjaga keamanan serta merespons persoalan masyarakat secara lebih terkoordinasi.
Bagi Polresta Malang Kota, menjaga persatuan di era digital tidak cukup hanya mengandalkan aparat. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan literasi informasi, menahan diri dari penyebaran kabar yang belum terverifikasi serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memecah belah.
Sinergi lintas elemen inilah yang dinilai menjadi salah satu kunci menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika sekaligus mempertahankan Kota Malang tetap aman dan kondusif di tengah perubahan pola komunikasi masyarakat
