Politik

Reses di Klojen dan Blimbing, Puguh Wiji Pamungkas Soroti DTSEN, Darurat Sampah dan Bedah Rumah di Kota Malang

17
×

Reses di Klojen dan Blimbing, Puguh Wiji Pamungkas Soroti DTSEN, Darurat Sampah dan Bedah Rumah di Kota Malang

Share this article
Reses di Klojen dan Blimbing, Puguh Wiji Pamungkas Soroti DTSEN, Darurat Sampah dan Bedah Rumah di Kota Malang
Anggota DPRD Provinsi Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, saat menggelar reses.(foto:sudutkota.id/aspri)

Sudutkota.idAnggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas menggelar reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Kecamatan Klojen dan Blimbing, Kota Malang, Selasa (28/7/2026).

Kegiatan serap aspirasi yang diikuti tokoh masyarakat, perwakilan warga, dan elemen sipil ini menjaring tiga persoalan utama warga Malang Raya.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini menyebut, akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN menjadi sorotan utama warga.

Banyak warga merasa berhak menerima bantuan sosial, namun justru masuk ke desil 6-10 sehingga tidak bisa mengakses program pemerintah.

“Proses pengajuan perubahan data juga masih dirasa sulit. Padahal data ini jadi dasar semua bantuan,” ujar Puguh.

Ia mendukung langkah pemerintah yang kini melakukan ground checking besar-besaran.

“Ground checking harus dimanfaatkan maksimal agar bantuan benar-benar tepat sasaran kepada yang membutuhkan,” tegasnya.

Selain data sosial, persoalan sampah juga jadi perhatian. Puguh menilai penumpukan sampah di beberapa titik seperti kawasan Muharto dekat jembatan dan Jalan Borobudur sudah mengkhawatirkan.

Menurutnya, persoalan ini bisa diurai jika ada komitmen membangun sistem pengelolaan yang menyeluruh. Mulai dari penyediaan infrastruktur, armada angkut, TPS yang layak, hingga edukasi pemilahan sampah dari rumah.

“Saya yakin masyarakat akan disiplin kalau fasilitasnya disiapkan. Tempat sampah harus ada, armada harus cukup, dan edukasi terus jalan,” jelasnya.

Ia mengingatkan, jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa mencoreng citra Kota Malang sebagai kota pendidikan dan wisata.

Aspirasi lain yang muncul adalah terkait program bedah rumah. Sejumlah warga mengaku rumahnya tidak layak, tapi tidak bisa mengakses bantuan karena tidak masuk kategori desil penerima.

Puguh berharap aspirasi yang terjaring bisa jadi bahan evaluasi Pemkot Malang, Pemprov Jatim, dan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan.

“Reses ini jadi jembatan agar suara masyarakat sampai ke pengambil kebijakan. Nanti akan kami perjuangkan agar program data, sampah, dan bantuan rumah benar-benar menjawab kebutuhan riil warga,” pungkasnya.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *