Sudutkota.id – Komisi VIII DPR RI mendorong percepatan realisasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Lampung Tengah setelah daerah tersebut dinilai berhasil menekan angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit. Program pendidikan itu dipandang sebagai langkah lanjutan untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus menekan angka putus sekolah.
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai capaian Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah layak diapresiasi. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan menunjukkan program yang dijalankan pemerintah daerah mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Terobosan yang dilakukan Pemkab Lampung Tengah ini luar biasa. Melalui berbagai program, mereka mampu menurunkan angka kemiskinan secara nyata. Ini tentu menjadi prestasi yang harus diapresiasi,” kata Selly usai Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Sabtu (25/7/2026).
Menurut Selly, keberhasilan tersebut perlu diikuti dengan penguatan sektor pendidikan melalui pendirian Sekolah Rakyat. Ia menilai program itu dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mencegah munculnya kembali lingkaran kemiskinan.
“Kami dari Komisi VIII DPR RI akan mendorong realisasi rintisan Sekolah Rakyat di Lampung Tengah sebagai bagian dari solusi jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Selain pendidikan, Selly menilai keberhasilan pemerintah daerah juga perlu diperkuat melalui program pemerintah pusat. Salah satu yang menjadi perhatian Komisi VIII adalah percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Lampung Tengah yang dinilai masih terbatas.
“Sertifikasi halal yang diberikan di Lampung Tengah masih sangat sedikit. Karena itu, kami akan mendorong BPJPH agar lebih memberikan perhatian kepada wilayah Lampung Tengah,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Selly juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terhadap pelayanan keagamaan, termasuk penyediaan fasilitas bagi Kantor Urusan Agama (KUA). Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal perlu terus diperkuat agar pelayanan publik semakin optimal.
“Pemerintah daerah yang sering dikatakan mengalami keterbatasan anggaran ternyata masih mampu memberikan fasilitas kepada instansi vertikal. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik dapat terus dibangun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII itu.
