Sudutkota.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Malang menuntaskan seluruh rangkaian Musyawarah Ranting (Musran) yang digelar secara maraton dan serentak di lima kecamatan se-Kota Malang, Minggu (26/7/2026).
Konsolidasi organisasi di tingkat akar rumput ini menjadi tonggak penting bagi partai berlambang banteng moncong putih tersebut dalam memperkuat struktur organisasi, mempercepat regenerasi kepemimpinan, sekaligus menyiapkan mesin partai menghadapi berbagai agenda politik maupun pengabdian kepada masyarakat.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirradhuhita, mengatakan seluruh tahapan Musran berlangsung lancar, tertib, dan sesuai mekanisme organisasi. Musran dilaksanakan dalam beberapa sesi agar seluruh proses pemilihan dan penyusunan kepengurusan ranting di lima kecamatan dapat diselesaikan dalam satu hari.
“Alhamdulillah seluruh agenda Musran hari ini telah selesai. Sesi pertama dimulai di Kecamatan Klojen dan Blimbing, dilanjutkan Kecamatan Lowokwaru serta Kedungkandang, kemudian ditutup di Kecamatan Sukun. Semua berjalan lancar sesuai agenda yang telah direncanakan,” ujar Amithya kepada Sudutkota.id.
Menurutnya, Musran bukan sekadar agenda pergantian kepengurusan di tingkat ranting, melainkan bagian dari proses konsolidasi menyeluruh untuk memastikan struktur partai semakin solid hingga ke tingkat paling bawah.
“Dengan selesainya Musran ini, kami ingin memastikan seluruh ranting memiliki kepengurusan yang aktif, solid, dan siap bekerja di tengah masyarakat. Kekuatan partai sesungguhnya berada di akar rumput,” katanya.
Amithya mengungkapkan, pelaksanaan Musran kali ini melibatkan lebih dari 2.000 kader PDI Perjuangan yang berasal dari seluruh ranting di Kota Malang. Tingginya partisipasi kader menunjukkan semangat gotong royong serta komitmen bersama dalam menjaga kekompakan organisasi.
Menurutnya, konsolidasi hingga tingkat ranting sangat penting karena menjadi ujung tombak partai dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menjalankan program-program kerakyatan.
“Ranting adalah garda terdepan partai. Di sanalah persoalan masyarakat pertama kali didengar dan diperjuangkan. Karena itu kami ingin kepengurusan yang terbentuk benar-benar mampu bekerja dan hadir di tengah masyarakat,” tegasnya.
Salah satu poin penting dalam Musran kali ini adalah komitmen DPC PDI Perjuangan Kota Malang terhadap regenerasi kepemimpinan. Seluruh kepengurusan ranting diwajibkan memenuhi ketentuan partai mengenai keterwakilan perempuan minimal 30 persen dan kader Generasi Z (Gen Z) sebesar 20 persen.
Namun berdasarkan hasil Musran, komposisi tersebut justru melampaui target yang telah ditetapkan.
“Dalam satu kepengurusan ranting yang terdiri dari sembilan orang misalnya, terdapat empat kader Gen Z dan tiga kader perempuan. Artinya regenerasi berjalan sangat baik dan bahkan melebihi ketentuan minimal partai,” jelas Amithya.
Ia menilai masuknya kader-kader muda merupakan investasi jangka panjang bagi keberlangsungan organisasi. Generasi muda dinilai memiliki karakter kreatif, inovatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menghadirkan pendekatan baru dalam kerja-kerja politik.
Menurut Amithya, setiap generasi memiliki pola pikir dan metode kerja yang berbeda. Karena itu, kepengurusan baru diharapkan mampu menggabungkan pengalaman kader senior dengan semangat serta kreativitas kader muda.
“Setiap generasi memiliki cara berpikir yang berbeda. Ada pengalaman dari kader senior, ada kreativitas dan inovasi dari anak-anak muda. Tugas kami adalah menjembatani semuanya agar lahir kolaborasi yang menghasilkan kerja organisasi yang lebih efektif,” tuturnya.
Ia menambahkan, DPC juga membuka ruang bagi kader muda dari berbagai latar belakang profesi, termasuk kalangan akademisi, advokat, pengusaha, hingga pegiat sosial untuk memperkaya kualitas organisasi.
Dalam arahannya kepada pengurus ranting yang baru terpilih, Amithya mengingatkan agar seluruh kader tidak terjebak dalam dinamika internal organisasi. Menurutnya, energi partai harus difokuskan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Regenerasi adalah keniscayaan. Pada waktunya semua akan berganti. Karena itu tugas kita hari ini adalah mendidik generasi penerus agar mampu melanjutkan perjuangan. Jangan terlalu sibuk memikirkan urusan internal, tetapi fokuslah pada persoalan rakyat yang membutuhkan solusi,” tegasnya.
Ia berharap kepengurusan baru mampu menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah serta terus memperkuat budaya gotong royong yang menjadi ciri khas PDI Perjuangan.
Usai pelaksanaan Musran, DPC PDI Perjuangan Kota Malang, malam ini akan menggelar sarasehan refleksi memperingati Peristiwa Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli 1996). Kegiatan tersebut diikuti pengurus partai, kader senior, kader muda, serta sejumlah elemen masyarakat.
Untuk memberikan perspektif akademis, DPC menghadirkan Dr. Subechan Erlangga Pribadi, Kepala Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga (Unair).
Menurut Amithya, refleksi sejarah penting dilakukan agar generasi muda memahami perjalanan panjang perjuangan demokrasi yang telah dilalui partai.
“Kami sengaja menghadirkan akademisi agar kader memperoleh perspektif sejarah yang utuh. Peristiwa Kudatuli bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga menjadi pelajaran tentang pentingnya menjaga demokrasi, keberanian memperjuangkan aspirasi rakyat, dan menjaga ideologi partai,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan tersebut mampu memperkuat fondasi ideologis kader sehingga tidak hanya aktif dalam organisasi, tetapi juga memiliki pemahaman sejarah dan nilai-nilai perjuangan.
Di luar agenda internal partai, Amithya yang juga merupakan pimpinan DPRD Kota Malang turut menyoroti belum rampungnya pelaksanaan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
Menurutnya, masih adanya sejumlah jabatan strategis yang kosong berpotensi menghambat efektivitas birokrasi serta pelayanan kepada masyarakat.
“Manajemen Talenta sebenarnya sudah memiliki instrumen melalui pemetaan 9-box. Potensi ASN sudah terlihat, tinggal bagaimana pemerintah segera mengeksekusinya sehingga jabatan-jabatan kosong dapat segera diisi oleh orang yang tepat,” katanya.
Ia menilai penempatan ASN berdasarkan kompetensi akan meningkatkan efektivitas pemerintahan sekaligus mempercepat pengambilan keputusan di lingkungan organisasi perangkat daerah.
“Kalau struktur organisasi terisi secara lengkap dengan orang yang memiliki kapasitas sesuai bidangnya, tentu beban kerja menjadi lebih ringan, koordinasi semakin baik, dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lebih cepat serta optimal,” tegas Amithya.
Karena itu, pihaknya mendorong Pemerintah Kota Malang agar tidak lagi menunda implementasi manajemen talenta ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
“Ini bukan semata soal pengisian jabatan, tetapi soal kualitas pelayanan publik. Kami berharap eksekutif segera mengambil langkah konkret agar roda pemerintahan berjalan lebih profesional, efektif, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Malang,” pungkasnya.
