Sudutkota.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memperkuat komitmennya dalam pengembangan sektor pendidikan dengan menyiapkan dua bidang lahan strategis untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) dan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Menariknya, seluruh proses pembangunan hingga operasional kedua sekolah tersebut akan sepenuhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah tersebut menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Malang.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial telah mencapai progres lebih dari 90 persen.
“Seluruh biaya pembangunan hingga operasional berasal dari APBN. Untuk rincian anggarannya, lebih tepat disampaikan oleh Dinas Sosial sebagai penanggung jawab program,” ujar Tomie, Jumat (24/7/2026).
Menurut Tomie, peran Pemkab Malang dalam proyek tersebut adalah menyediakan lahan yang kemudian pengelolaannya dialihkan kepada pemerintah pusat. Pengalihan ini merupakan ketentuan administratif agar pembangunan yang menggunakan dana APBN dapat dilaksanakan sesuai regulasi pengelolaan aset negara.
“Lahan itu merupakan aset Kabupaten Malang yang pengelolaannya dialihkan ke pemerintah pusat. Ini bukan soal memberikan aset, tetapi penyesuaian administrasi karena pembangunan menggunakan APBN,” jelasnya.
Untuk Sekolah Rakyat, Pemkab Malang menyediakan lahan seluas hampir enam hektare di wilayah Sirigonco, Kecamatan Bantur.
Program Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, khususnya kelompok desil 1 dan 2.
Selain memperoleh pendidikan tanpa biaya, seluruh peserta didik nantinya akan tinggal di asrama sehingga kebutuhan pendidikan dan tempat tinggal dapat terpenuhi.
Selain Sekolah Rakyat, Pemkab Malang juga menyiapkan lahan sekitar 18 hektare di Kecamatan Dampit untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi.
Berbeda dengan Sekolah Rakyat, SNT akan menerapkan sistem penerimaan peserta didik melalui seleksi akademik. Sekolah ini diproyeksikan menjadi pusat pendidikan unggulan dengan kurikulum bertaraf internasional yang melayani jenjang SD, SMP hingga SMA/SMK.
“Konsepnya berbeda. Jika Sekolah Rakyat menyasar masyarakat kurang mampu, Sekolah Nasional Terintegrasi menitikberatkan pada siswa berprestasi melalui seleksi. Nantinya juga akan ada pembelajaran dengan beberapa bahasa asing, termasuk bahasa Inggris dan Mandarin,” kata Tomie.
Program tersebut berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sementara seluruh kebutuhan pembangunan dan operasional juga akan dibiayai melalui APBN.
Tomie memperkirakan nilai pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi mencapai sekitar Rp300 Miliar yang seluruhnya berasal dari APBN. Apabila tidak ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, proses pembangunan ditargetkan mulai berlangsung pada akhir tahun 2026.
Selain meningkatkan kualitas pendidikan, kehadiran dua sekolah berskala nasional tersebut diyakini akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah. Kawasan sekitar sekolah diperkirakan berkembang melalui meningkatnya kebutuhan hunian, penginapan, perdagangan, hingga berbagai layanan penunjang lainnya.
“Dampak utamanya tentu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, akan muncul pergerakan ekonomi karena aktivitas masyarakat dari berbagai kecamatan menuju lokasi sekolah,” pungkasnya.
