Sudutkota.id – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkap hasil tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang merangkap pekerjaan.
Dari 1.600 lebih pendamping yang direkomendasikan untuk diperiksa, lebih dari 800 orang telah terverifikasi.
“Dari 800 lebih yang terverifikasi itu, 144 lebih pendamping PKH bekerja di tempat lain penuh waktu. Sehingga dia tentu harus mengembalikan dan ini termasuk pelanggaran berat,” kata Gus Ipul kepada media usai rapat dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (15/7/2026).
Ia menjelaskan sekitar 600 pendamping lainnya diketahui bekerja paruh waktu. Menurutnya, kondisi itu sebelumnya masih diperbolehkan ketika berstatus honorer.
“Sekarang mereka sudah semuanya jadi PPPK. Sudah dilarang sama sekali untuk bisa bekerja di tempat lain, termasuk juga misalnya bekerja paruh waktu,” ujarnya.
Seluruh pendamping yang terbukti melanggar diwajibkan mengembalikan uang yang telah diterima kepada negara.
Dalam rapat tersebut, Gus Ipul mengatakan seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti melalui action plan. Ia berharap Komisi VIII DPR ikut mengawal pelaksanaannya.
“Komisi VIII bisa ikut membantu, ikut mendorong, dan ikut memastikan bahwa seluruh rekomendasi itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial,” katanya.
Di luar isu itu, Gus Ipul mengatakan Kemensos baru mengetahui kondisi memprihatinkan cucu pahlawan nasional Siti Malik setelah kasusnya menjadi perhatian publik.
“Kita juga baru tahu. Langsung kita kirim tim ke sana dan sekarang sudah kita bawa ke Sentra milik Kemensos di Bekasi,” ujarnya.
Menurutnya, cucu pahlawan nasional tersebut akan menjalani rehabilitasi medis, asesmen, dan pendampingan di Sentra Kemensos. Soal kemungkinan bantuan rumah, Gus Ipul mengatakan seluruh opsi masih terbuka.
“Kalau memang harus diberikan bantuan, kita akan berikan bantuan sesuai dengan semua program yang dimiliki oleh Kementerian Sosial,” tuturnya.
Menanggapi sorotan mengapa negara baru mengetahui kondisi tersebut, Gus Ipul menilai persoalan utamanya adalah akurasi data.
“Kita tidak akan tahu, tidak akan lakukan tindakan, kalau kita tidak memiliki data yang baik. Nah inilah yang sedang kita lakukan setahun terakhir ini,” tutupnya.
