Sudutkota.id – Ancaman sejumlah asosiasi mitra strategis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menggelar aksi “gembok dapur” atau menghentikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah dinilai berpotensi menjadi bumerang. Aksi tersebut disebut dapat memperkuat desakan kelompok yang sejak awal menginginkan program itu dihentikan.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengatakan rencana penutupan dapur MBG tidak hanya menjadi bentuk protes terhadap Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang selama ini menolak keberadaan program tersebut.
“Kalau seluruh dapur benar-benar digembok, otomatis program tidak berjalan. Kondisi itu justru akan menjadi momentum bagi kelompok penolak untuk mendesak pemerintah menghentikan Program MBG,” kata Jamiluddin, Rabu (15/7/2026).
Menurut dia, ancaman aksi tersebut muncul karena mitra strategis merasa diperlakukan tidak adil oleh BGN. Mereka menilai sejumlah kebijakan diterapkan secara sepihak dan tidak mencerminkan prinsip kemitraan yang setara.
Namun, Jamiluddin menilai tekanan melalui penghentian operasional dapur memiliki konsekuensi yang tidak sederhana. Ia menyebut aksi itu justru berpotensi memperkuat narasi publik yang mempertanyakan keberlanjutan program.
Ia mengatakan penolakan terhadap MBG belakangan semakin menguat setelah muncul sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya, mulai dari kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat hingga dugaan korupsi yang menyeret petinggi BGN. Menurutnya, rangkaian peristiwa tersebut telah memengaruhi kepercayaan publik terhadap tata kelola program.
“Dalam situasi seperti sekarang, ancaman gembok dapur bisa menjadi bumerang. Kelompok yang sejak awal menolak MBG akan memanfaatkan momentum ini sebagai alasan untuk meminta pemerintah menghentikan program,” ujarnya.
Jamiluddin juga menilai kelompok penolak kemungkinan akan kembali mendorong pemerintah mengalihkan anggaran MBG ke sektor lain yang dinilai lebih mendesak, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Sebelumnya, sejumlah asosiasi mitra strategis MBG mengancam melakukan aksi gembok dapur secara nasional sebagai bentuk protes terhadap kebijakan BGN. Mereka menilai pola kemitraan yang diterapkan selama ini tidak adil dan mengabaikan kesetaraan antara pemerintah dan mitra pelaksana.
Hingga berita ini ditulis, Badan Gizi Nasional belum menyampaikan tanggapan resmi atas ancaman aksi tersebut maupun penilaian yang disampaikan Jamiluddin Ritonga.
