Sudutkota.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menilai penyelenggaraan ibadah haji 2026 menunjukkan perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, ia mengingatkan bahwa sejumlah persoalan mendasar masih berulang sehingga evaluasi tidak boleh berhenti sebagai laporan tahunan tanpa tindak lanjut yang nyata.
“Secara kuantitas maupun kualitas kita melihat adanya perbaikan. Karena itu penyelenggaraan haji tahun 2026 patut diapresiasi. Banyak pembenahan yang sudah dirasakan langsung oleh para jemaah. Tetapi evaluasi tidak boleh berhenti sebagai catatan tahunan, melainkan harus benar-benar menjadi perbaikan nyata pada penyelenggaraan haji berikutnya,” kata Atalia pada wawancara via Whats App pada hari rabu(1/7/2026).
Pernyataan itu disampaikan di tengah evaluasi nasional penyelenggaraan haji 2026 yang masih mencatat sejumlah persoalan klasik, mulai dari tingginya angka kematian jemaah, layanan di Mina, hingga praktik pungutan liar.
Atalia menegaskan tidak ada jaminan formal bahwa seluruh rekomendasi DPR akan dijalankan pemerintah. Namun, menurut dia, Komisi VIII memiliki instrumen konstitusional untuk memastikan hasil evaluasi tidak berhenti di atas kertas.
“Tidak ada jaminan dalam arti formal. Tetapi DPR memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Kami tidak berhenti pada penyampaian rekomendasi. Komisi VIII akan terus mengawal melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, evaluasi berkala, hingga pembahasan anggaran sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025,” ujarnya.
Atalia menyebut terdapat tiga pekerjaan rumah utama yang harus menjadi prioritas pemerintah. Pertama, penerapan syarat istitha’ah dari sisi kesehatan. Ia mengingatkan bahwa meskipun jumlah jemaah wafat tahun ini menurun, angka kematian jemaah Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan negara lain.
Menurut dia, kondisi tersebut dipengaruhi banyaknya jemaah yang masuk kategori berisiko tinggi serta masih rendahnya literasi kesehatan. “Edukasi kesehatan, skrining kesehatan, dan kepatuhan terhadap prinsip istitha’ah harus benar-benar diperkuat. Jangan hanya dipandang sebagai syarat administrasi,” pungkasnya
Persoalan kedua adalah layanan selama puncak ibadah di Armuzna, khususnya di Mina. DPR masih menerima berbagai laporan mengenai tenda yang terlalu padat, pendingin ruangan yang tidak bekerja optimal, hingga adanya jemaah yang tidak memperoleh tempat tidur.
“Secara umum penyelenggaraan Haji 2026 sudah jauh lebih baik. Tetapi persoalan di Mina tetap menjadi catatan penting yang harus dibahas bersama otoritas Arab Saudi,” tutur Atalia.
Catatan ketiga menyangkut praktik badal haji ilegal dan dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum penyelenggara. Menurut Atalia, praktik tersebut tidak boleh dibiarkan karena mencederai pelayanan haji sekaligus merugikan jemaah.
“Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan ibadah haji untuk kepentingan pribadi dan merugikan jemaah. Praktik seperti ini harus ditindak tegas,” ungkapnya
Atalia mengatakan arah perbaikan yang disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan Yusuf, yakni penguatan istitha’ah kesehatan, pembenahan pengelolaan Mina, dan ketepatan jadwal penerbangan, harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur.
“Harapan kami, evaluasi tidak lagi menjadi agenda rutin yang mengulang persoalan yang sama setiap tahun. Evaluasi harus menjadi instrumen perbaikan yang terukur agar kualitas pelayanan haji Indonesia terus meningkat,” tutup Atalia.
