Sudutkota.id – Menjelang penutupan triwulan pertama, realisasi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Batu dalam APBD 2024 masih di angka 8,5 Persen atau Rp 105,4 miliar dari target Rp 1,2 triliun.
Kepala Dinas Komunitas dan Informatika (Diskominfo) Kota Batu, Onny Ardianto mengatakan, penyerapan anggaran belanja tertinggi adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dengan capaian 51 persen atau Rp 23 miliar dari total belanja Rp 45,1 miliar.
“Nah untuk yang terendah saat ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) jadi dinas dengan serapan yang paling minim dengan capaian 1,1 persen,” ungkapnya, Sabtu (30/3/2024).
Lebih lanjut, realisasi belanja tersebut tercatat mulai periode 1 Januari – 22 Maret. Sedangkan capaian serapan yang hanya 8,5 persen di penutupan triwulan I, lantaran banyak program yang anggarannya digunakan untuk belanja gedung, bangunan, jalan hingga irigasi yang masih dalam proses lelang.
“Realisasi belanja biasanya mulai terserap memasuki triwulan II mengingat di empat bulan anggaran berjalan beberapa OPD mulai mengerjakan program, khususnya untuk belanja fisik,” ujar Onny.
Kata Onny, program prioritas yang akan berjalan mulai April itu seperti pembangunan SMPN 7 Dadaprejo tahap III.
“Program tersebut harus segera dirampungkan, karena di pertengahan 2024 sudah memasuki Pendaftaran Peserta Didik Baru,” tandasnya.
Sementara itu Kepala DPKP Kota Batu, Bangun Yulianto mengatakan bahwa pihaknya bakal mengemban tugas berat karena merealisasikan 5 program prioritas yang masuk dalam Program Strategis Daerah (PSD) tahun 2024.
“Ada lima program prioritas yang akan kami kerjakan tahun ini. Beberapa program tersebut meliputi pembangunan Gedung SMPN 7 Tahap III senilai 8,5 miliar rupiah dan pembangunan gudang aset Pemerintah Kota Batu sebesar 4,3 miliar rupiah,” paparnya.
Tak hanya itu saja, pembangunan rumah pembina LVRI tahap II sebesar Rp 9 miliar juga harus dikerjakan oleh DPKP, kemudian pembangunan kios unggas dan penggilingan daging tahap II senilai Rp 2,9 miliar dan pembangunan rumah negara Rp 3,1 miliar.
Oleh sebab itu Bangun tidak terkejut apabila DPKP memiliki catatan terendah di triwulan I karena tidak semua program bisa selesai dalam tiga bulan pertama di 2024.
“Terlebih total anggaran yang harus dihabiskan dalam PSD yakni sekitar Rp 27 miliar,” tutupnya. (Dn)
