Sudutkota.id – Di tengah persoalan sampah yang masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah, Kota Malang justru mendapat pengakuan internasional.
Keberhasilan mengelola sampah melalui sistem terpadu di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang menarik perhatian Delegasi Pemerintah Kerajaan Kamboja yang datang untuk mempelajari langsung tata kelola persampahan di Kota Malang.
Kunjungan studi banding yang berlangsung pada 10 Juni 2026 itu bukan sekadar agenda seremonial. Sebanyak 43 delegasi yang terdiri dari pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Transportasi, Kementerian Lingkungan Hidup Kamboja, serta sejumlah wali kota dan wakil gubernur dari berbagai provinsi di negara tersebut, datang untuk melihat secara langsung bagaimana Kota Malang mengubah persoalan sampah menjadi peluang ekonomi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, membenarkan kunjungan tersebut saat dikonfirmasi Sudutkota.id, Selasa (16/6/2026).
Menurut Gamaliel, TPA Supit Urang kini tidak lagi dipandang sebagai lokasi pembuangan akhir semata, melainkan telah berkembang menjadi pusat pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi dan ekonomi sirkular.
“Pengelolaan sampah di TPA Supit Urang menjadi perhatian delegasi Pemerintah Kerajaan Kamboja karena kami berupaya mengintegrasikan aspek lingkungan, teknologi, dan tata kelola secara berkelanjutan,” ujarnya.
Selama kunjungan, delegasi diajak meninjau berbagai fasilitas utama yang menjadi tulang punggung pengelolaan sampah di Kota Malang. Mulai dari jembatan timbang berbasis digital, fasilitas pemilahan sampah, unit pengomposan, sel sanitary landfill, hingga Instalasi Pengolahan Air Lindi (IPAL) yang menggunakan teknologi Membrane Bioreactor (MBR).
Teknologi tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai standar lingkungan sekaligus meminimalkan dampak pencemaran.
Dalam sesi diskusi yang dimoderatori Evy Steelyana dari Crisil Intelligence dan didukung Bank Dunia, delegasi mendapatkan pemaparan mengenai sistem pengelolaan sampah Kota Malang yang saat ini menangani sekitar 700 ton sampah per hari.
Kepala TPA Supit Urang, Arief Darmawan, menjelaskan bahwa kawasan seluas 32,9 hektare itu terus dikembangkan menjadi pusat pengelolaan sampah modern yang mengedepankan prinsip ekonomi sirkular.
“Kawasan ini terus dikembangkan melalui pemanfaatan kembali material daur ulang dan produksi kompos, sehingga sampah tidak lagi dipandang sebagai beban, tetapi sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi,” jelas Arief.
Selain aspek teknis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang juga memaparkan inovasi digital yang diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan persampahan.
Hasilnya, sektor persampahan tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Pada tahun 2025, realisasi pendapatan sektor persampahan tercatat mencapai lebih dari Rp25 miliar atau sekitar 119 persen dari target yang telah ditetapkan,” ungkap Arief.
Meski demikian, capaian tersebut juga menjadi pengingat bahwa tantangan pengelolaan sampah di Kota Malang belum sepenuhnya selesai.
Dengan volume sampah yang mencapai 700 ton per hari, penguatan upaya pengurangan sampah dari sumbernya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus dilakukan. Keberhasilan teknologi dan infrastruktur di hilir perlu diimbangi dengan perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah sejak dari rumah tangga.
Tanpa partisipasi aktif masyarakat, peningkatan kapasitas TPA dan penerapan teknologi modern berisiko hanya menjadi solusi jangka pendek.
Karena itu, kunjungan delegasi Kamboja diharapkan tidak hanya menjadi ajang berbagi pengalaman, tetapi juga momentum evaluasi bagi Pemerintah Kota Malang untuk terus memperkuat edukasi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Delegasi Kamboja pun menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Kota Malang dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, teknologi, dan tata kelola persampahan.
TPA Supit Urang dinilai layak menjadi model bagi pemerintah daerah lain dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berorientasi pada keberlanjutan dan ekonomi sirkular.
Selain meninjau fasilitas yang ada, pertemuan tersebut juga membahas rencana pengembangan fasilitas Refuse-Derived Fuel (RDF), revitalisasi sarana pengolahan sampah, serta peluang kerja sama dan pertukaran pengetahuan antara Indonesia dan Kamboja.
