Sudutkota.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Amarah Brawijaya menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gawat Darurat” di depan gedung DPRD Kota Malang, Jalan Tugu Nomor 1, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Senin (15/6/2026).
Aksi yang diikuti sekitar 300 peserta tersebut dipimpin oleh Arifin. Massa aksi merupakan gabungan mahasiswa dari berbagai fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya.
Mahasiswa mulai berkumpul di kawasan Alun-Alun Kota Malang pada pukul 14.00 WIB sebelum melakukan longmarch menuju gedung DPRD Kota Malang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB, massa langsung menggelar mimbar bebas dan membentangkan sejumlah spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Beberapa banner yang dibawa massa bertuliskan “#Indonesia Gawat Darurat” dan mencoret Program Makan Bergizi Gratis sebagai simbol penolakan terhadap kebijakan yang mereka nilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah, yakni meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), menghentikan Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, menolak dwifungsi Polri dan TNI, serta mendesak pemerintah agar lebih terbuka terhadap kritik publik.
Arifin mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kegelisahan mahasiswa terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan demokrasi yang dinilai semakin memprihatinkan.
“Kami hadir di depan DPRD Kota Malang untuk menyampaikan keresahan masyarakat. Banyak kebijakan lahir tanpa keterbukaan dan minim partisipasi publik. Kondisi ini membuat kami menilai Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya dalam orasi.
Menurut Arifin, mahasiswa tidak hanya mempersoalkan kondisi ekonomi yang berdampak langsung kepada masyarakat, tetapi juga menyoroti ruang demokrasi yang dinilai semakin menyempit.
“Kenaikan harga kebutuhan pokok, persoalan transparansi anggaran, hingga ruang kritik yang semakin sempit menjadi perhatian kami. Pemerintah harus berhenti mengabaikan suara rakyat dan mulai membuka ruang dialog yang sehat,” tegasnya.
Ia menambahkan, gerakan mahasiswa akan terus mengawal berbagai kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar memenuhi target politik atau kepentingan kelompok tertentu,” katanya.
Selama aksi berlangsung, aparat kepolisian bersama petugas gabungan melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di sekitar kawasan Jalan Tugu guna mengantisipasi kemacetan dan menjaga kondusivitas.
Hingga berita ini diturunkan, aksi unjuk rasa masih berlangsung dengan situasi terpantau aman dan tertib. Belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Kota Malang terkait tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi.
