Sudutkota.id – Kepastian mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai menjadi sinyal kuat bahwa partai tersebut masih sangat bergantung pada figur eksternal untuk mendongkrak elektabilitasnya.
Langkah itu sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai sosok berinisial “Mr. J” yang sebelumnya digadang-gadang mengisi posisi strategis tersebut.
Pengamat komunikasi politik, M. Jamiluddin Ritonga menilai pilihan Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina PSI menunjukkan bahwa partai yang kini dipimpin Kaesang Pangarep belum sepenuhnya percaya diri mengandalkan kekuatan internalnya untuk menembus parlemen pada Pemilu 2029.
“Jokowi akhirnya lebih memilih mengawal anaknya, Kaesang Pangarep, untuk membesarkan PSI. Pilihan posisi Ketua Dewan Pembina juga mengisyaratkan bahwa PSI masih membutuhkan figur Jokowi sebagai penopang utama elektabilitas partai,” ujar Jamiluddin pada, Minggu (14/6/2026).
Menurut dia, keputusan tersebut mencerminkan keyakinan PSI bahwa magnet politik Jokowi masih menjadi aset paling berharga yang dimiliki partai. Kehadiran mantan presiden dua periode itu bahkan dinilai lebih besar dibandingkan kekuatan institusional PSI sendiri.
Dalam pandangan Jamiluddin, kondisi itu memperlihatkan bahwa proses kaderisasi dan pembangunan sumber daya manusia di tubuh PSI belum menghasilkan figur yang cukup kuat untuk menjadi lokomotif partai. Padahal, selama beberapa tahun terakhir PSI cukup agresif merekrut kader dari berbagai partai politik lain.
“Kalau setelah banyak merekrut kader dari luar partai tetap harus bertumpu pada Jokowi, maka itu menunjukkan kualitas SDM partai belum mampu menjadi kekuatan utama,” katanya.
Ia menilai, kader-kader yang bergabung dari partai lain belum tentu merupakan figur terbaik. Sebagian dari mereka, kata dia, bisa saja berpindah karena kehilangan ruang politik di partai asalnya sehingga mencari peluang baru di PSI.
Karena itu, menurut Jamiluddin, PSI pada akhirnya kembali menaruh harapan pada satu nama, yakni Jokowi.
Namun strategi tersebut dinilai tidak bebas risiko. Jamiluddin melihat pengaruh politik Jokowi saat ini tidak lagi berada pada puncaknya seperti ketika masih menjabat presiden. Di saat yang sama, berbagai kontroversi yang terus mengiringi mantan kepala negara itu berpotensi menjadi beban politik bagi partai.
Ia menyinggung polemik ijazah Jokowi yang hingga kini masih menjadi perdebatan di ruang publik. Selain itu, berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini juga kerap dikaitkan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan kebijakan yang lahir pada era pemerintahannya.
“Jokowi sekarang bukan lagi figur yang diterima secara seragam oleh publik. Ada kelompok yang masih mendukungnya, tetapi ada pula yang melihat berbagai persoalan hari ini sebagai warisan pemerintahannya,” kata Jamiluddin.
Dalam situasi tersebut, ia meragukan kemampuan Jokowi untuk secara signifikan mendongkrak elektabilitas PSI hingga mampu menembus ambang parlemen pada Pemilu 2029.
Menurutnya, menempatkan Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina PSI ibarat sebuah pertaruhan politik besar. Jika pengaruh Jokowi masih kuat, PSI berpeluang memperoleh keuntungan elektoral. Namun jika daya tarik politik mantan presiden itu terus menurun, PSI berisiko tetap berada di luar Senayan untuk ketiga kalinya secara beruntun.
“Ini seperti perjudian politik. Jawabannya baru akan terlihat pada Pemilu Legislatif 2029: apakah PSI akhirnya berhasil masuk Senayan atau tetap menjadi partai gurem di pinggir panggung politik nasional,” tutup Jamiluddin.
