Sudutkota.id – Program Sekolah Rakyat (SR) Tahun Ajaran 2026/2027 mendapat sambutan hangat dari warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Keluarga kurang mampu mengaku terharu dan bersyukur setelah pemerintah turun langsung ke rumah-rumah calon peserta didik untuk memastikan program pendidikan gratis tersebut tepat sasaran.
Validasi faktual dilakukan tim gabungan Pemkab Jombang bersama Badan Pusat Statistik (BPS) pada, Rabu (10/6/2026).
Langkah jemput bola itu disambut antusias oleh masyarakat karena dinilai membuka peluang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Salah satu warga yang merasakan manfaat program tersebut adalah Zalika, warga Desa Kampung Baru, Kecamatan Plandaan. Putranya, Bagus Puji Pangestu, menjadi calon peserta didik tingkat SD yang dikunjungi langsung oleh tim validasi.
“Saya merasa sangat bersyukur atas hadirnya program Sekolah Rakyat di desa kami. Dengan adanya program ini, anak saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi siswa terdidik,” ujar Zalika, Kamis (11/6/2026).
Ia berharap program Sekolah Rakyat terus berlanjut agar semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu yang memperoleh akses pendidikan.
“Semoga anak saya bisa menjadi orang sukses, berbakti kepada orang tua, serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Abah Bupati Warsubi atas kepeduliannya melalui program ini,” tuturnya.
Antusiasme serupa juga datang dari keluarga Fuji Tristiani di Dusun Ngulaan, Desa Darurejo, Kecamatan Plandaan, serta keluarga Laili Fauziyah Rahmawati di Dusun Betek Barat, Kecamatan Mojoagung.
Keduanya merupakan calon siswa dari keluarga kategori desil 2 yang berpeluang melanjutkan pendidikan secara gratis melalui Sekolah Rakyat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo yang memimpin proses validasi mengaku terkesan dengan semangat para calon siswa dan dukungan keluarga mereka.
Menurut Agus, salah satu calon siswa tingkat SMA yang dikunjungi bahkan berstatus yatim piatu setelah kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan.
“Kami sangat mengapresiasi kesiapan mental anak-anak dan keikhlasan orang tua. Tantangan terbesar biasanya ada pada jenjang SD, namun tahun ini antusiasmenya sangat tinggi,” kata Agus.
Pemkab Jombang menargetkan kuota peserta didik Sekolah Rakyat dapat mencapai 90 siswa agar kebutuhan tiga rombongan belajar (rombel) terpenuhi.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jombang, Agung Hariadi menjelaskan proses penjaringan calon siswa dilakukan secara fleksibel sesuai arahan Kementerian Sosial.
“Petunjuk dari Kemensos menggunakan skema multi entry dan multi exit. Jadi tidak harus dari kelas 1 di semua jenjang. Prioritas diberikan kepada anak terlantar, anak putus sekolah, anak yang tidak bersekolah, serta keluarga desil 1 dan desil 2,” ujar Agung.
Menurutnya, kebijakan tersebut dibuat agar lebih banyak anak rentan dan keluarga miskin bisa memperoleh akses pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat.
Kepala BPS Jombang Mouna Sri Wahyuni mengatakan pihaknya ikut mengawal proses verifikasi untuk memastikan seluruh calon peserta didik benar-benar berasal dari keluarga yang layak menerima bantuan.
“Kami turun langsung ke lapangan bersama Pemkab Jombang untuk mengecek kondisi riil calon siswa Sekolah Rakyat mulai tingkat SD, SMP hingga SMA,” kata Mouna.
Ia menegaskan hasil verifikasi selama dua hari terakhir menunjukkan sebagian besar keluarga yang dikunjungi memang masuk kategori membutuhkan dan layak menerima program tersebut.
“Dengan validasi langsung ke lapangan, Pemkab Jombang optimistis Program Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus membantu menekan angka putus sekolah di Kabupaten Jombang,” pungkasnya.
