Sudutkota.id – Di tengah tekanan terhadap nilai tukar Rupiah dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, DPR RI mengambil langkah yang jarang dilakukan dengan mempertemukan otoritas fiskal, moneter, dan pemerintah dalam satu forum koordinasi khusus.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia tidak lagi dipandang sebagai persoalan sektoral, melainkan membutuhkan respons terpadu dari seluruh pemangku kebijakan.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin langsung pertemuan yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (6/6/2026).
Hadir dalam forum tersebut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Pertemuan tersebut difokuskan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang dinilai menjadi kunci menghadapi berbagai tekanan ekonomi saat ini.
“Pada hari ini kami sengaja berkumpul dengan lembaga otoritas moneter, kebijakan fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi sekaligus melakukan koordinasi agar fiskal dan moneter dapat saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” ujar Dasco.
Langkah DPR mempertemukan seluruh otoritas ekonomi muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dalam beberapa pekan terakhir, pelemahan rupiah, gejolak pasar keuangan, hingga ketidakpastian ekonomi global menjadi sorotan utama pelaku usaha dan investor.
Meski tidak merinci substansi kesepakatan yang dicapai, Dasco mengungkapkan bahwa forum tersebut menghasilkan sejumlah keputusan strategis yang akan ditindaklanjuti oleh masing-masing institusi sesuai kewenangannya.
“Alhamdulillah, hasil koordinasi hari ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang nantinya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik otoritas moneter, fiskal maupun pemerintah,” katanya.
Pertemuan itu sekaligus mempertegas bahwa koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi semakin krusial. Selama ini, efektivitas kebijakan ekonomi sering kali ditentukan oleh kemampuan fiskal dan moneter berjalan dalam satu arah. Ketika keduanya tidak selaras, ruang gerak ekonomi nasional menjadi lebih sempit dan risiko terhadap stabilitas makroekonomi semakin besar.
Dalam forum tersebut, isu pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, serta upaya menjaga daya beli masyarakat menjadi perhatian utama. Ketiga faktor tersebut dinilai saling berkaitan dan memiliki dampak langsung terhadap iklim investasi maupun pertumbuhan ekonomi nasional.
Di tengah berbagai tekanan global, mulai dari perlambatan ekonomi dunia hingga volatilitas pasar keuangan internasional, pemerintah dan otoritas ekonomi menghadapi tantangan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan roda ekonomi tetap bergerak.
Karena itu, pertemuan lintas otoritas ini dipandang bukan sekadar agenda koordinasi rutin, melainkan upaya membangun satu komando kebijakan ekonomi nasional.
DPR berharap sinergi yang dibangun dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kepercayaan investor, serta memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.
Namun publik kini menunggu lebih dari sekadar pernyataan koordinasi. Yang menjadi ukuran sesungguhnya adalah seberapa cepat dan efektif hasil pertemuan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang mampu meredam tekanan ekonomi serta memberikan kepastian bagi dunia usaha dan masyarakat.
