Sudutkota.id– Kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memicu perhatian publik. Kali ini, ratusan pelajar dari 12 sekolah di Surabaya diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan.
Sedikitnya 200 siswa dilaporkan mengalami gejala seperti mual, muntah, hingga pusing setelah mengonsumsi makanan tersebut pada Senin (11/5/2026).
Para siswa kemudian mendapatkan penanganan medis di puskesmas setempat, bahkan beberapa di antaranya sempat dirujuk ke rumah sakit meski mayoritas dalam kondisi ringan.
Peristiwa ini langsung ditindaklanjuti Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur dengan menutup sementara operasional SPPG Tembok Dukuh, sambil menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang disajikan.
Langkah tegas itu mendapat apresiasi dari anggota DPD RI Komite III, Lia Istifhama. Menurutnya, keputusan menonaktifkan sementara SPPG merupakan tindakan tepat demi mencegah risiko lebih besar.
“Kita sama-sama mendapatkan informasi bahwa sampel makanan sedang diuji laboratorium. Namun tentunya sambil menunggu hasil pun, langkah tegas memang harus dilakukan. Dan yang dilakukan BGN dengan menutup SPPG itu secara sementara, sangat tepat,” ujarnya.
Meski demikian, senator asal Jawa Timur tersebut mengingatkan bahwa penutupan SPPG hanya bersifat kuratif dan bukan solusi utama untuk mencegah kasus serupa terulang.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat sistem preventif, terutama dalam pengelolaan produksi makanan dalam jumlah besar untuk anak-anak dan kelompok rentan seperti ibu hamil.
“Dugaan keracunan akibat sajian menu MBG ini bukan peristiwa pertama. Maka yang harus dipahami bersama adalah upaya preventif. Jika penutupan SPPG yang bermasalah, itu kan langkah kuratif,” tegasnya.
Lia secara khusus menyoroti kapasitas produksi makanan hingga 3.000 porsi per hari yang dinilai sangat berat apabila dikelola pihak yang tidak memiliki pengalaman katering skala besar.
Menurutnya, kemampuan memasak dalam jumlah jumbo membutuhkan standar ketat, mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan.
“Nah, bagaimana langkah preventif? Di sini yang harus diakui bersama, bahwa memasak 3.000 porsi memang bukan perkara mudah. Jika penyedia makanan tidak memiliki latar belakang usaha kuliner atau catering dengan ribuan porsi, maka potensi salah pengolahan atau penyajian sangat mungkin terjadi,” tandasnya.
Ia juga menyoroti pengakuan sejumlah siswa yang menyebut bumbu krengsengan dalam menu MBG terasa pahit. Hal tersebut, menurut Lia, seharusnya bisa menjadi indikator awal apabila proses pengecekan kualitas makanan dilakukan secara ketat sebelum distribusi.
“Apakah SPPG sebelum menyajikan sudah mencoba sampel makanan tersebut? Dan apakah memasak dilakukan 3.000 porsi sekaligus? Jika proses pengolahan dilakukan beberapa tahap, maka setiap hasil masakan seharusnya diuji terlebih dahulu sebelum dibagikan,” katanya.
Lebih jauh, Lia mengungkapkan bahwa dirinya sejak awal telah mengingatkan soal potensi masalah akibat target produksi 3.000 porsi per SPPG saat Rapat Dengar Pendapat dengan BGN pada awal 2025 lalu.
Ia meminta agar target tersebut tidak diterapkan secara kaku karena tidak semua pengelola memiliki kemampuan memasak massal dengan standar higienitas tinggi setiap hari.
“Target 3.000 porsi mohon jangan saklek, jangan dipatenkan. Skill pengolahan makanan porsi jumbo tidak semua orang bisa, apalagi dilakukan setiap hari dengan waktu penyajian yang terbatas. Di situlah potensi keracunan bisa muncul jika pengelola tidak memiliki kemampuan khusus,” pungkasnya.
