Sudutkota.id – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menindaklanjuti seluruh masukan dari DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran sebelumnya.
Dalam rapat yang digelar, Rabu (8/4/2026) pagi, Wahyu menekankan bahwa pemerintah kota kini memiliki dasar yang lebih kuat untuk merencanakan proyek, menetapkan sanksi, dan memastikan pembagian hasil sesuai dengan aturan.
“Dari semua fraksi sudah menyampaikan, dan nanti hari Senin kita akan menjawab semua. Rata-rata pertanyaannya mirip, terkait pendapatan, kinerja, dan informasi untuk mencapai target yang belum terpenuhi,” ujar Wahyu.
Ia menambahkan, keberadaan dasar hukum yang jelas akan mempermudah proses penetapan proyek, penindakan terhadap ketidakpatuhan, dan transparansi bagi masyarakat.
Wahyu juga menyinggung harmonisasi regulasi, khususnya Peraturan Wali Kota (Perwal), yang harus disesuaikan dengan provinsi agar percepatan program bisa segera dirasakan warga.
“Sekarang pembukaan program akan lebih mudah, begitu juga penutupannya. Semua bisa dihitung dengan lebih akurat, dan prediksi pendapatan ke depan menjadi lebih realistis. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menekankan pentingnya progres nyata dari rekomendasi DPRD. Menurut Amithya, laporan yang tidak diikuti tindakan konkret berisiko membuang-buang anggaran dan energi.
“Kami berharap rekomendasi DPRD tidak berhenti sampai catatan saja. Misalnya masalah kemacetan atau banjir yang berulang, minimal ada progres yang terlihat dan rute penyelesaiannya jelas,” ujar Amithya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, hasil pendalaman masing-masing komisi menemukan sejumlah persoalan terkait pelayanan publik yang belum optimal.
“Ketidaksempurnaan dan ketidak efektifan kinerja harus diperbaiki agar setiap program tahun berikutnya lebih tepat sasaran. Data yang ada harus dimanfaatkan secara maksimal supaya kebijakan dan program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Amithya juga mengingatkan bahwa persoalan lain seperti kemiskinan, stunting, dan efektivitas penggunaan anggaran tetap menjadi perhatian DPRD.
“Uang masyarakat harus dikelola kembali untuk manfaat nyata masyarakat. Jangan sampai distribusi program dan kebijakan tidak sesuai sasaran,” ujarnya.
