Sudutkota.id – Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang, Rabu (7/4), diwarnai beragam kritik dan masukan tajam dari sejumlah fraksi.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicara Arif Wahyudi menyoroti serius persoalan tata kelola pendidikan yang dinilai belum optimal. Salah satu yang menjadi perhatian adalah lemahnya peran komite sekolah.
“Komite sekolah seharusnya menjadi benteng pengawasan, bukan sekadar stempel kebijakan kepala sekolah,” tegas Arif di hadapan forum paripurna.
PKB menilai, peran komite sekolah di lapangan masih cenderung formalitas. Karena itu, mereka mendorong penataan ulang secara menyeluruh, termasuk proses pemilihan yang transparan dan independen.
Selain itu, PKB juga menyoroti pentingnya transparansi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Penggunaan dana BOS harus terbuka dan dapat diakses publik. Ini penting untuk mencegah manipulasi sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat,” lanjutnya.
Tak hanya sektor pendidikan, PKB juga mengkritik penanganan pedagang kaki lima (PKL) yang dinilai belum maksimal akibat lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kami melihat ada kecenderungan saling melempar tanggung jawab. Ini tidak boleh terus terjadi, karena yang dirugikan adalah masyarakat dan pelaku usaha kecil,” ujarnya.
PKB juga menyoroti penggunaan fasilitas publik seperti jembatan penyeberangan orang (JPO) yang dipasangi reklame dan dinilai mengganggu fungsi utama.
“Fasilitas publik seperti JPO seharusnya difungsikan untuk keselamatan masyarakat, bukan justru tertutup reklame,” tambah Arif.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menyoroti pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang dinilai belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis dirasakan masyarakat jika tidak diiringi pemerataan dan pengendalian inflasi, khususnya harga pangan,” ujar juru bicara Fraksi PDIP, Eko Herdianto.
PDIP menilai struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor jasa dan pariwisata berpotensi menciptakan ketimpangan jika tidak diimbangi penguatan sektor riil.
“Jika pertumbuhan ekonomi tinggi, seharusnya penyerapan tenaga kerja juga lebih optimal. Ini yang perlu menjadi perhatian serius,” lanjutnya.
Selain itu, PDIP juga menyinggung persoalan klasik seperti banjir, kemacetan, dan ketersediaan air bersih yang dinilai belum tertangani maksimal.
Di sektor kesehatan, tingginya pendapatan RSUD Kota Malang juga menjadi perhatian.
“Jangan sampai tingginya pendapatan justru berdampak pada penurunan kualitas layanan karena beban yang berlebihan,” tegas Eko.
Adapun Fraksi Gerindra melalui juru bicara Abu Bakar menyoroti kebijakan anggaran yang dinilai belum berpihak pada pembangunan infrastruktur.
“Secara umum baik, tapi kita tidak boleh menutup mata. Infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah besar karena belanja modal belum mendapat porsi yang ideal,” tegasnya.
Gerindra mendorong Pemkot Malang untuk meningkatkan porsi belanja modal guna mempercepat pembangunan fasilitas publik.
“Kalau ingin pertumbuhan ekonomi terasa nyata, maka infrastruktur harus jadi prioritas. Jalan, jembatan, dan fasilitas publik adalah kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Gerindra juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja dan sinergi antara dunia pendidikan dan industri.
“Link and match antara pendidikan dan industri harus diperkuat. Jangan sampai lulusan banyak, tapi tidak terserap,” imbuhnya.
Secara keseluruhan, seluruh fraksi menegaskan bahwa berbagai catatan tersebut merupakan bentuk pengawasan dan dorongan perbaikan bagi Pemerintah Kota Malang.
“Pertumbuhan harus berkualitas dan inklusif. Bukan hanya tinggi di atas kertas, tapi nyata dirasakan warga,” pungkas Eko.
