Sudutkota.id – Setelah sempat menjadi tanda tanya dan keluhan di kalangan tenaga pendidik, tunjangan guru Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Malang akhirnya resmi cair. Kepastian ini disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulham Ahmad Mubarok, saat dikonfirmasi, Selasa (17/3).
Dalam keterangannya, Zulham mengungkapkan bahwa tunjangan sebesar Rp250 ribu per bulan kini telah dibayarkan secara rapel selama tiga bulan, sehingga masing-masing guru menerima Rp750 ribu. Ia memastikan seluruh proses administrasi hingga pengesahan anggaran telah rampung.
“Alhamdulillah, kemarin sudah di-ACC, sudah clear. Anggaran untuk guru-guru TK sudah cair, termasuk tunjangan-tunjangan yang sebelumnya sempat nyandol. Sekarang sudah beres,” tegas Zulham.
Pencairan ini menjadi angin segar di tengah kekhawatiran para guru yang sebelumnya harus menunggu kepastian hak mereka. Zulham mengakui, keterlambatan tersebut tak lepas dari dinamika kebijakan dan penyesuaian anggaran, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Ia menyoroti salah satu faktor yang turut memengaruhi adalah kebijakan penggabungan (merger) sekolah, khususnya di jenjang SD. Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak pada distribusi anggaran pendidikan, di mana ada sekolah yang akhirnya tidak lagi mendapatkan alokasi seperti sebelumnya.
“Kalau terjadi merger, otomatis ada sekolah yang tidak bisa menerima anggaran. Ini yang kemudian berimbas pada skema bantuan dan tunjangan. Hal-hal seperti ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya.
Tak hanya itu, Zulham juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini menjadi arah kebijakan nasional. Ia menilai efisiensi memang penting, namun tidak boleh mengorbankan sektor fundamental seperti pendidikan, terlebih kesejahteraan guru yang menjadi ujung tombak pembentukan generasi masa depan.
“Kita memahami kondisi keuangan negara. Tapi yang perlu digarisbawahi, hak guru tidak boleh hilang. Kalau pun ada penyesuaian karena efisiensi, jangan sampai mengurangi semangat dan kesejahteraan mereka,” tandasnya.
Sebagai wakil rakyat di Komisi yang membidangi pendidikan, Zulham mendorong adanya langkah konkret ke depan, termasuk relaksasi kebijakan dan peningkatan tunjangan secara bertahap. Ia berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada pencairan saat ini, tetapi juga menyusun skema yang lebih berkelanjutan.
“Perjuangan guru ini harus dihargai. Harapannya, ke depan tunjangan bisa ditingkatkan, minimal mengikuti kebutuhan hidup. Jangan stagnan, apalagi sampai tergerus efisiensi,” tegasnya lagi.
Lebih jauh, DPRD Kabupaten Malang juga mendorong pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada daerah. Zulham menilai, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah harus diperkuat agar tidak menimbulkan ketimpangan di lapangan.
“Daerah berharap ada evaluasi dari pusat, terutama kebijakan yang berdampak langsung pada guru dan sekolah. Jangan sampai kebijakan bagus di atas, tapi menyulitkan di bawah,” ucapnya.
Dengan telah cairnya tunjangan ini, DPRD memastikan akan terus mengawal setiap kebijakan yang berkaitan dengan anggaran pendidikan. Zulham menegaskan, pihaknya tidak ingin lagi mendengar adanya keterlambatan apalagi ketidakpastian terkait hak-hak tenaga pendidik
.
“Ini komitmen kami, pendidikan harus jadi prioritas. Guru harus tenang, tidak lagi dipusingkan soal haknya. Karena kalau guru sejahtera, kualitas pendidikan kita juga akan ikut terangkat,” pungkasnya.
Pencairan tunjangan ini pun diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola anggaran pendidikan di Kabupaten Malang, sekaligus sinyal kuat bahwa kesejahteraan guru tidak boleh lagi dipinggirkan di tengah berbagai tekanan kebijakan fiskal.
