Sudutkota.id – DPRD Kota Malang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Artha Sejahtera, Rabu (13/8/2025).
Sidang yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang ini dihadiri Wali Kota Malang, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan partai politik, dan tamu undangan lainnya.
Juru Bicara Pansus, Donny Victorious, SE, memaparkan bahwa pembahasan Ranperda dilakukan secara mendalam dengan mempertimbangkan aspek hukum, regulasi perbankan, serta kebutuhan ekonomi daerah.
Pansus menekankan pentingnya penguatan peran BPR Tugu Artha Sejahtera sebagai lembaga keuangan daerah yang profesional, transparan, dan berpihak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Keberadaan BPR ini bukan hanya sekadar penyedia layanan keuangan, tetapi juga menjadi motor penggerak perekonomian rakyat. Dengan regulasi yang kuat, BPR milik daerah dapat memberi akses permodalan lebih mudah dan terjangkau,” tegas Donny.
Hasil pembahasan Pansus mencakup penyesuaian aturan internal perusahaan daerah, penerapan tata kelola yang baik (good corporate governance), strategi ekspansi layanan, digitalisasi perbankan, serta fokus pada inklusi keuangan bagi sektor informal.
Poin utama hasil pembahasan Pansus meliputi:
Penguatan landasan hukum agar operasional BPR sesuai prinsip good corporate governance.
Penataan struktur kepemilikan dan permodalan, termasuk mekanisme suntikan modal daerah.
Peningkatan fungsi sosial untuk mendorong UMKM dan ekonomi rakyat.
Digitalisasi layanan demi efisiensi dan kemudahan akses.
Penyusunan roadmap jangka panjang selaras dengan program pemberdayaan ekonomi daerah.
BPR Tugu Artha Sejahtera sendiri merupakan BUMD yang berdiri sejak awal 2000-an, fokus pada perluasan inklusi keuangan bagi UMKM dan masyarakat yang belum terjangkau perbankan konvensional.
Pada peringatan HUT ke-111 Kota Malang, 14 Mei 2025, BPR menyalurkan 111 tabungan modal awal Rp 100 Ribu untuk pelaku UMKM. Hingga Mei 2025, penyaluran kredit mencapai Rp 8,864 Miliar.
Laporan kinerja 2023–2024 menunjukkan tren positif: jumlah nasabah naik menjadi 3.875, penyaluran kredit meningkat dari Rp 31,7 Miliar menjadi Rp 35,06 Miliar, laba bertambah dari Rp 1,35 Miliar menjadi Rp 1,58 Miliar, dan aset mencapai Rp 53,257 Miliar. Dana sosial yang disalurkan juga melonjak dari Rp 34,9 Juta (2023) menjadi Rp 62,7 Juta (2024).
BPR menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan (triple bottom line: people, profit, planet), dengan 29,8 persen portofolio kredit 2024 dialokasikan untuk usaha berkelanjutan—naik tajam dari 7,64 persen di tahun sebelumnya.
Meski demikian, DPRD mencatat adanya rencana Pemkot Malang menyuntik modal Rp 7 Miliar per tahun selama lima tahun (total Rp 35 Miliar) yang menuai pertanyaan dari sejumlah fraksi terkait kejelasan roadmap bisnis dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar Perda BPR Tugu Artha Sejahtera segera disahkan sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Malang.(mit)
