MALANG, Sudutkota.id – Angka pengangguran di Kota Malang mencapai 27.710 orang pada 2025. Kondisi tersebut mendapat sorotan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas, yang mendorong kolaborasi serius antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi untuk memperluas kesempatan kerja.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang 2025, dari total 486.794 angkatan kerja, sebanyak 27.710 orang tercatat belum memiliki pekerjaan.
Mayoritas pengangguran berasal dari lulusan SMA/SMK sebanyak 11.356 orang, disusul lulusan perguruan tinggi sebanyak 6.491 orang.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan dengan puluhan perguruan tinggi, tetapi angka pengangguran lulusan SMA, SMK hingga sarjana masih tinggi,” ujar Puguh Wiji Pamungkas, Selasa (21/7/2026).
Politisi PKS yang bertugas di Komisi E DPRD Jawa Timur itu menilai tingginya angka pengangguran tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga berpotensi memunculkan persoalan sosial apabila tidak segera ditangani.
“Pengangguran merupakan persoalan multidimensi. Negara harus hadir melalui kebijakan yang progresif dan kolaboratif,” katanya.
Puguh mendorong Pemerintah Kota Malang memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah pusat, dunia usaha, serta perguruan tinggi dalam upaya menekan angka pengangguran.
Menurutnya, 16 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemprov Jatim dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja.
“Pemkot perlu lebih proaktif bekerja sama dengan BLK. Lulusan SMA dan SMK yang belum bekerja atau melanjutkan pendidikan dapat mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan industri,” ujarnya.
Selain itu, Puguh juga menyoroti program pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan yang diperluas pada tahun ini. Ia menilai program tersebut dapat menjadi solusi bagi lulusan perguruan tinggi yang belum terserap dunia kerja.
“Pemerintah daerah dapat menjadi jembatan dengan memetakan kebutuhan perusahaan terhadap peserta magang, kemudian menghubungkannya dengan para pencari kerja sehingga tercipta kesesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi kreatif, industri digital, dan kewirausahaan yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang di Kota Malang.
“Kuncinya adalah orkestrasi lintas sektor. Data pengangguran harus diintegrasikan dengan program pelatihan, pemagangan, dan kebutuhan industri agar persoalan ini dapat diselesaikan secara bertahap,” tegasnya.
Puguh berharap data pengangguran tidak hanya menjadi angka statistik, melainkan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.
“Bonus demografi Kota Malang harus menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru menjadi sumber persoalan sosial di masa depan,” pungkasnya.
