KOTA MALANG, Sudutkota.id – Rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang menggelar retreat kepala sekolah dengan anggaran sekitar Rp300 juta menuai sorotan.
Komisi D DPRD Kota Malang berencana memanggil Disdikbud pada pekan ini untuk meminta penjelasan mengenai urgensi, materi, mekanisme pelaksanaan, hingga target konkret program tersebut.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, menegaskan bahwa penggunaan anggaran publik harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas dan memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Menurutnya, rencana kegiatan tersebut tidak cukup hanya berbekal tujuan umum untuk meningkatkan kapasitas kepala sekolah.
“Yang perlu kami ketahui itu urgensinya apa, materi yang diberikan apa saja, kemudian indikator keberhasilannya seperti apa. Harus jelas peningkatan kapasitas yang dimaksud itu berkaitan dengan aspek apa,” ujar Ginanjar saat dikonfirmasi Sudutkota.id, Senin (12/10/2026).
Ia menilai, sebelum kegiatan dilaksanakan, Disdikbud perlu menjelaskan persoalan apa yang hendak diselesaikan melalui retreat tersebut. Terlebih, anggaran yang digunakan mencapai ratusan juta rupiah sehingga manfaatnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Jangan sampai kegiatan sudah direncanakan dan anggarannya tersedia, tetapi tujuan serta ukuran keberhasilannya belum dijelaskan secara terperinci,” tegasnya.
Menurut Ginanjar, masuknya anggaran dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) bukan berarti pelaksanaan kegiatan otomatis menjadi prioritas tanpa evaluasi. Pemerintah daerah tetap harus memastikan bahwa program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan.
Ia juga mempertanyakan alasan Disdikbud memilih format retreat dibandingkan alternatif pelatihan atau pembinaan lain yang memungkinkan peningkatan kompetensi kepala sekolah dilakukan secara lebih terarah.
“Yang terpenting, harus ada kejelasan apa yang ingin dicapai. Jadi, bukan sekadar melaksanakan kegiatan, tetapi bagaimana hasilnya nanti bisa diukur,” imbuh Ginanjar.
Ginanjar menambahkan, materi retreat perlu dijelaskan secara terperinci, termasuk sasaran peserta, metode pelaksanaan, rincian pembiayaan, serta mekanisme evaluasi setelah kegiatan selesai. Dengan demikian, DPRD dapat menilai apakah anggaran sekitar Rp300 juta tersebut sebanding dengan hasil yang ditargetkan.
Baginya, peningkatan kapasitas kepala sekolah semestinya menyentuh persoalan mendasar di lingkungan pendidikan, mulai dari kepemimpinan, pengelolaan sekolah, tanggung jawab terhadap siswa, hingga upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.
Sorotan itu muncul di tengah sejumlah persoalan pendidikan Kota Malang yang membutuhkan perhatian serius. Salah satunya dugaan kekerasan terhadap siswa yang dikaitkan dengan oknum kepala sekolah SMP Negeri 18 Kota Malang.
Dugaan tersebut harus ditangani secara objektif dan transparan, dengan mengutamakan perlindungan siswa serta tetap menghormati hak pihak yang dilaporkan untuk memberikan klarifikasi.
Selain itu, persoalan jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP yang masih disebut dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt) juga menjadi bagian dari tata kelola pendidikan yang perlu mendapatkan penjelasan.
Ginanjar menilai, pembahasan bersama Disdikbud menjadi kesempatan bagi DPRD untuk menguji apakah retreat benar-benar dibutuhkan dan memiliki sasaran yang relevan.
Ia berharap program tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan dalam pengelolaan sekolah dan kualitas layanan pendidikan.
“Harapannya, melalui pembahasan ini, kita bisa mengetahui apakah program tersebut memang sesuai dengan kebutuhan dan apa hasil konkret yang ingin dicapai,” pungkas Ginanjar.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Dr. Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa rencana retreat kepala sekolah tersebut masih sebatas usulan dari dinas terkait. Ia menyebut gagasan itu muncul setelah adanya persoalan yang berkaitan dengan kepala sekolah SMPN 18 Kota Malang.
“Itu kan anggaran dari dinas, ya. Kemarin kita ada kejadian terkait dengan kepala sekolah yang gila. Ini dari dinas mengusulkan untuk mengadakan retreat. Jadi itu masih usulan dari dinas untuk mengadakan retreat,” kata Wahyu saat memberikan keterangan kepada awak media, Jumat (9/10/2026).
Wahyu mengatakan, dari sisi tujuan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada kepala sekolah agar kejadian serupa dengan persoalan yang mencuat di SMPN 18 tidak terulang. Meski demikian, ia mengakui efektivitas program tersebut masih perlu dipastikan melalui penjelasan dari kepala dinas terkait.
“Ya, karena kalau dari maksud dan tujuannya juga baik. Hal ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi kejadian-kejadian yang seperti di SMP 18,” ujarnya.
Terkait anggaran sekitar Rp300 juta yang menjadi sorotan, Wahyu menilai nominal tersebut tidak terlalu besar. Namun, ia tidak menutup kemungkinan untuk mengalihkan anggaran apabila retreat dinilai tidak efektif setelah dilakukan evaluasi.
“Kalau memang sampai saat ini retreat dianggap tidak efektif, ya bisa saja digeser, tapi nanti akan menjadi SILPA karena kan sudah teranggarkan,” jelasnya.
Wahyu juga menyampaikan bahwa anggaran retreat telah masuk dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Kendati demikian, status anggaran tersebut tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk menguji efektivitas program sebelum pelaksanaannya dipastikan.
