Sudutkota.id – Upaya percepatan penurunan stunting di Kota Malang terus diperkuat melalui intervensi berbasis masyarakat. Sebanyak 644 posyandu dioptimalkan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani persoalan gizi balita secara langsung.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dr. Husnul Muarif, mengatakan pengukuran dan penimbangan balita dilakukan rutin setiap bulan di seluruh posyandu sebagai langkah awal pengendalian stunting.
“Setiap bulan kita lakukan pengukuran di posyandu. Hasilnya dilaporkan melalui sistem EPPGM, yaitu elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat,” ujar Husnul, Senin (20/4).
Melalui sistem tersebut, data hasil pengukuran balita dihimpun secara berjenjang, mulai dari posyandu, Dinas Kesehatan Kota Malang, hingga tingkat provinsi. Data ini menjadi dasar dalam menentukan kebijakan penanganan stunting.
Berdasarkan hasil bulan timbang terbaru, prevalensi stunting di Kota Malang tercatat sekitar 8,1 persen dari total sekitar 38 ribu balita. Angka tersebut relatif merata di lima kecamatan, seiring aktifnya pelaporan dari ratusan posyandu.
Meski berada pada kisaran satu digit, Husnul menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh membuat lengah. Dinkes tetap memprioritaskan penanganan pada kelompok usia paling rentan, yakni balita di bawah dua tahun.
“Fokus kami pada usia dua tahun ke bawah karena pada fase ini intervensi sangat menentukan, baik intervensi spesifik maupun sensitif,” tegasnya.
Sejumlah program intervensi dijalankan secara terpadu, mulai dari program MBG hingga Pemberian Makanan Tambahan (PMT) melalui posyandu. Selain itu, dukungan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dikelola puskesmas turut memperkuat upaya penanganan di lapangan.
“Semua program berjalan bersamaan dan saling mendukung dalam menurunkan stunting,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan penanganan stunting sangat bergantung pada akurasi data di lapangan. Validitas hasil pengukuran di posyandu menjadi kunci dalam menentukan intervensi yang tepat sasaran.
“Yang terpenting, pengukuran harus lengkap dan valid. Dengan data yang akurat, intervensi bisa lebih efektif,” katanya.
Untuk tahun 2026, Dinas Kesehatan Kota Malang menargetkan penurunan angka stunting melalui penguatan peran posyandu, konsistensi pelaporan, serta sinergi antara tenaga kesehatan dan masyarakat.
Dengan keterlibatan 644 posyandu yang tersebar di lima kecamatan, Pemerintah Kota Malang optimistis mampu menekan angka stunting sekaligus memastikan tumbuh kembang generasi yang sehat dan berkualitas.
