Sudutkota.id– Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Timur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat respons serius dari Pemerintah Kabupaten Jombang.
Sebagai langkah pencegahan korupsi dan gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar sosialisasi di lingkungan Pemkab Jombang, tepatnya di Ruang Bung Tomo, kantor pemerintah setempat.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh pejabat eksekutif dan legislatif, termasuk anggota DPRD Jombang. Tujuannya untuk memperkuat pemahaman aparatur pemerintah terkait bahaya gratifikasi serta konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hadir sebagai narasumber dari KPK, Anna Devi Azhar Tamala dan Nensi Natalia. Selain itu, Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin Yazid, seluruh kepala OPD, pejabat struktural, serta pimpinan DPRD turut mengikuti kegiatan tersebut.
Bupati Jombang Warsubi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menekan praktik gratifikasi di lingkungan pemerintahan.
“Kegiatan ini dalam rangka menekan gratifikasi. Kita selaku aparatur pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif tidak diperkenankan menerima gratifikasi,” tegasnya, Jum’at (17/4/2026).
Ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah KPK dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Jombang.
Terkait kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Warsubi memastikan seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Jombang telah memenuhi kewajiban tersebut. “Insyaallah semua sudah melaporkan. Batas akhirnya 31 Maret kemarin,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Jombang Abdul Madjid Nindiyagung menekankan pentingnya menghindari konflik kepentingan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan pejabat.
“Tadi lebih banyak menyinggung soal gratifikasi. Ini yang harus dihindari,” katanya.
Ia juga memaparkan capaian integritas Pemkab Jombang yang tergolong baik. Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) mencapai 89, indeks integritas berada di angka 79, serta Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) menyentuh skor 92.
“Dari sisi pencegahan sudah bagus. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga tidak mencederai Pemerintahan Kabupaten Jombang,” pungkasnya.
