Sudutkota.id – Temuan bangunan sekolah yang telah berusia sekitar 70 tahun namun masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar menjadi perhatian Komisi X DPR RI.
Saat melakukan kunjungan kerja reses ke SD Negeri 01 Benteng Hulu, Kabupaten Siak, Riau, Komisi X menilai percepatan revitalisasi sekolah harus dibarengi dengan pengawasan agar anggaran benar-benar menyasar sekolah yang paling membutuhkan.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan kondisi fisik sekolah yang dibangun pada 1956 itu sudah tidak layak. Dari hasil peninjauan, sejumlah ruang kelas memperlihatkan kerusakan yang berpotensi mengancam keselamatan peserta didik.
“Setelah kami melihat langsung, ruang-ruang kelas memang sudah sangat tua. Bagian atapnya sangat berbahaya bagi anak-anak. Masih ada beberapa bagian lain yang juga berpotensi mencelakakan sehingga siswa tidak merasa aman saat belajar,” kata Hetifah saat kunjungan, Rabu (22/7/2026).
Saat ini, pemerintah tengah merevitalisasi sembilan ruang kelas di sekolah tersebut. Menurut Hetifah, proses pembangunan harus diselesaikan tepat waktu agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung dalam kondisi yang aman dan nyaman.
“Sekolah ini dibangun sejak tahun 1956. Sudah seharusnya diperbaiki agar mampu memberikan rasa aman dan layak digunakan anak-anak dalam proses belajar mengajar. Mudah-mudahan proses pembangunannya segera selesai sehingga siswa bisa kembali belajar di lingkungan sekolah yang lebih baik,” ujarnya.
Ia menegaskan revitalisasi tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan ruang kelas. Pemerintah juga harus memastikan seluruh fasilitas penunjang pendidikan ikut diperbaiki sehingga kualitas layanan pendidikan meningkat secara menyeluruh.
“Kita ingin memastikan setiap sekolah diperbaiki, bukan hanya bangunan utamanya. Lingkungannya juga harus diperhatikan, mulai dari lapangan olahraga yang aman, toilet dengan sanitasi yang baik, hingga mushala, dapur, dan fasilitas pendukung lainnya,” tutur Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Komisi X juga memberi perhatian terhadap mekanisme pelaksanaan revitalisasi yang menggunakan sistem swakelola oleh sekolah. Menurut Hetifah, pola tersebut membutuhkan pendampingan dan peningkatan kapasitas agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Karena menggunakan mekanisme swakelola, sekolah harus mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan. Kami juga mengingatkan agar Data Pokok Pendidikan atau Dapodik terus diperbarui sehingga pemerintah memiliki data yang akurat dalam menentukan kebutuhan revitalisasi,” ucapnya.
Temuan di Siak, menurut Komisi X, menjadi pengingat bahwa persoalan infrastruktur pendidikan belum sepenuhnya terselesaikan. Pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi dinilai penting agar anggaran yang digelontorkan pemerintah benar-benar menghasilkan sekolah yang aman, layak, dan mendukung kualitas pembelajaran.
