Sudutkota.id – Gerakan mahasiswa dinilai perlu meninggalkan pola lama yang hanya mengandalkan aksi demonstrasi. Di tengah kompleksitas persoalan hukum dan derasnya arus informasi digital, mahasiswa dituntut mampu mengawal isu hingga tuntas melalui advokasi hukum sekaligus memperkuat pengaruh di ruang digital.
Pandangan itu disampaikan Anggota DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Hilmy Muhammad, saat menghadiri peluncuran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan website PC PMII DIY di Yogyakarta, Minggu (2/8/2026).
Menurut pria yang akrab disapa Gus Hilmy itu, demonstrasi tetap menjadi bagian dari demokrasi. Namun, perjuangan mahasiswa tidak boleh berhenti setelah aksi selesai. Aspirasi publik harus terus dikawal melalui jalur hukum agar menghasilkan perubahan yang nyata.
“Apa yang disuarakan di jalanan itu sangat penting, namun tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mampu mengawalnya di ruang-ruang advokasi formal. Peluncuran LBH dan website ini menjadi bukti bahwa gerakan PMII DIY hari ini betul-betul naik kelas,” katanya.
Gus Hilmy menilai masih banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh akses terhadap keadilan. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa pendampingan hukum masih menjadi kebutuhan, terutama bagi kelompok rentan yang sering kali tidak memiliki kemampuan menghadapi proses hukum sendiri.
Ia berharap keberadaan LBH yang dibentuk kalangan mahasiswa dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan akses keadilan, sekaligus memperkuat tradisi intelektual mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan publik.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya transformasi gerakan mahasiswa di era digital. Menurutnya, media digital kini menjadi ruang baru untuk membangun opini, menyebarkan edukasi, dan melawan disinformasi.
“Digitalisasi gerakan menjadi sarana penting untuk beradaptasi dengan zaman. Ini kesempatan kader PMII hadir di ruang digital dan memberikan perspektif yang mencerahkan bagi masyarakat,” ujarnya.
Bagi Gus Hilmy, tantangan mahasiswa saat ini bukan sekadar turun ke jalan, tetapi memastikan gagasan yang diperjuangkan mampu memengaruhi kebijakan, mengawal proses hukum, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
