JAKARTA, Sudutkota.id – Dugaan perundungan, kekhawatiran terhadap pola pengasuhan di asrama, hingga kebutuhan tindakan medis bagi siswa dengan kelainan jantung bawaan menjadi sejumlah persoalan yang disampaikan orang tua di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Samarinda, Kalimantan Timur.
Aspirasi tersebut mencuat saat anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengunjungi sekolah itu, pada Rabu (14/10/2026).
Orang tua meminta pengawasan terhadap siswa diperkuat, pelanggaran ditangani secara adil, serta tenaga pengasuh menerapkan pendisiplinan tanpa kekerasan fisik maupun verbal.
Menanggapi hal itu, Hetifah menegaskan laporan dugaan kekerasan harus ditelusuri secara objektif dengan mengutamakan keselamatan anak dan perlindungan korban.
“Anak-anak yang bersekolah di sini datang dari latar belakang kehidupan yang beragam. Sebagian mungkin pernah mengalami situasi keluarga yang sulit, bahkan pengalaman traumatis. Karena itu, mereka membutuhkan pengasuhan yang penuh kesabaran, kasih sayang, dan pemahaman,” ujar Hetifah.
Persoalan lain menyangkut siswa dengan kelainan jantung bawaan yang masih membutuhkan tindakan medis lanjutan, sementara keluarganya menghadapi keterbatasan biaya. Hetifah berharap pihak sekolah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan fasilitas kesehatan untuk mencari solusi sesuai kebutuhan medis anak.
“Jangan sampai ada anak yang kesulitan mengikuti pendidikan karena kebutuhan kesehatannya belum tertangani,” katanya.
Selain kesehatan, orang tua menyoroti kualitas makanan, kebutuhan gizi khusus, waktu istirahat, dan fasilitas dasar asrama. Mereka juga menyampaikan harapan agar siswa memperoleh pendampingan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk melalui Beasiswa Gratispol dari Provinsi Kalimantan Timur dan KIP Kuliah bagi yang memenuhi persyaratan.
Aspirasi lainnya mencakup penguatan pendidikan agama, penambahan kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran bahasa asing, serta kebutuhan ekonomi keluarga, termasuk akses bantuan perumahan.
Menurut Hetifah, pendidikan anak perlu didukung oleh kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan keluarga agar upaya memutus mata rantai kemiskinan dapat berjalan berkelanjutan.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Sosial, Hetifah mendorong agar masukan orang tua dan siswa menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Ia menekankan bahwa persoalan yang menyangkut keselamatan anak, kebutuhan medis, dan kesejahteraan psikologis perlu mendapat perhatian serta tindak lanjut dari pihak terkait.
“Keberhasilan Sekolah Rakyat bukan hanya berapa banyak anak yang berhasil kita sekolahkan, tetapi juga seberapa aman mereka tinggal, seberapa baik mereka diasuh, seberapa sehat mereka tumbuh, dan seberapa besar peluang mereka meraih masa depan yang lebih baik,” tegasnya.
