JAKARTA, Sudutkota.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di berbagai wilayah Indonesia sebagai bencana nasional.
Ia menilai penanganan selama lebih dari tiga bulan belum menunjukkan perbaikan, sementara masyarakat terus menghadapi dampak asap dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
“Sudah lebih dari tiga bulan, bukannya membaik, malah semakin parah. Jadi desakan dan aspirasi terdalam masyarakat yang terdampak adalah agar pemerintah dengan tegas segera menyatakan ini sebagai bencana nasional,” ujar Daniel kepada awak media, Rabu (14/10/2026).
Menurut Daniel, penetapan status bencana nasional diperlukan untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan mempercepat dukungan anggaran. Ia juga mendorong pemerintah menggalang solidaritas internasional, khususnya negara-negara ASEAN, mengingat dampak asap disebut telah melintasi batas negara.
Selain memperkuat penanganan, Daniel meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan warga. Ia mendorong pembagian masker gratis, penguatan layanan kesehatan dan ketersediaan oksigen, serta penyediaan tempat perlindungan berudara bersih bagi kelompok rentan, terutama anak-anak dan lanjut usia.
Daniel turut menyoroti kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak karhutla, termasuk akses terhadap air bersih. Menurutnya, pemerintah harus memastikan warga tidak semakin terbebani oleh dampak bencana yang berkepanjangan.
“Jangan sampai masyarakat kesulitan air, jangankan air untuk mandi, air minum saja sulit. Pemerintah harus hadir dan memberikan solusi, termasuk menyediakan air bersih kepada masyarakat,” tegasnya.
Di sisi penegakan hukum, Daniel menilai penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan belum memberikan efek jera yang memadai. Ia juga menyinggung perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi denda yang diputuskan disebut belum dieksekusi. Ia meminta pemerintah memastikan putusan hukum dijalankan secara tegas.
Daniel juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap anggaran penanggulangan bencana. Menyusul kabar operasi tangkap tangan (OTT) terkait dana kebencanaan yang disinggung dalam wawancara, ia meminta lembaga pengawas dan penegak hukum memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukan dan tidak disalahgunakan.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban bencana, kemudian menjadi korban kebijakan dan korban kecurangan,” kata Daniel.
Ia menegaskan, penanganan karhutla harus berorientasi pada keselamatan masyarakat dan kondisi nyata di lapangan. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan warga mendapatkan perlindungan kesehatan, air bersih, serta bantuan yang dibutuhkan, sembari memperkuat penegakan hukum dan pengawasan anggaran.
