Sudutkota.id – Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Atalia Praratya, menyoroti masih terbatasnya layanan kesehatan di Rumah Sakit Siloam Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ia meminta rumah sakit mempercepat pengembangan fasilitas medis, terutama layanan kanker dan penambahan kapasitas tempat tidur, agar mampu meningkatkan status rumah sakit sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
Permintaan itu disampaikan Atalia saat kunjungan kerja BURT DPR RI ke RS Siloam Mataram,Sabtu (27/6/2026). Menurut dia, peningkatan fasilitas tidak cukup berhenti pada pengadaan alat kesehatan seperti MRI, tetapi harus diikuti pengembangan layanan yang lebih komprehensif.
“Saya ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Selain MRI, apakah ada rencana pengembangan layanan lain, misalnya untuk penanganan kanker? Kemudian, apakah juga akan dikembangkan dengan menambah jumlah tempat tidur sehingga mungkin rumah sakit ini bisa naik dari tipe D menjadi tipe C?” kata Atalia.
Pertanyaan tersebut mencerminkan masih adanya tantangan layanan kesehatan rujukan di NTB, terutama untuk pasien kanker yang membutuhkan pelayanan terpadu. Ketersediaan dokter spesialis, fasilitas radioterapi, hingga kapasitas rawat inap masih menjadi pekerjaan rumah di berbagai daerah.
Direktur RS Siloam Mataram, Arum Ratna Pratiwi, mengakui pengembangan layanan onkologi masih dilakukan secara bertahap. Saat ini rumah sakit baru memiliki sejumlah dokter spesialis onkologi, termasuk bedah onkologi, bedah onkologi THT, bedah onkologi paru, serta hematologi-onkologi anak. Rumah sakit juga telah menyediakan layanan kemoterapi.
“Kami mencicil. Saat ini sebenarnya sudah punya dokter spesialis onkologi, meskipun baru bedah onkologi dan hemato-onkologi anak. Untuk hemato-onkologi dewasa memang belum ada. Kami juga sudah memiliki ruang kemoterapi. Kalau untuk layanan radiasi memang belum, jadi kami mengembangkannya secara bertahap,” ujar Arum.
Selain menyoroti layanan medis, Atalia juga mempertanyakan efektivitas kerja sama rumah sakit dengan berbagai perusahaan asuransi, termasuk PT Jasindo. Ia meminta evaluasi dilakukan agar kemitraan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu mempercepat akses pelayanan bagi peserta asuransi.
“Tadi disampaikan bahwa rumah sakit sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan asuransi. Saya ingin mengetahui, kalau dinilai dari satu sampai sepuluh, bagaimana kualitas kerja sama dengan Jasindo dibandingkan mitra asuransi lainnya. Kalau sangat baik mungkin nilainya delapan atau sembilan, tetapi kalau masih ada kendala dalam komunikasi atau koordinasi tentu bisa berbeda,” ujarnya.
Atalia berharap pengembangan fasilitas kesehatan berjalan seiring dengan penguatan tata kelola kemitraan bersama perusahaan asuransi. Menurut dia, peningkatan mutu pelayanan tidak hanya penting bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Utama DPR RI, tetapi juga bagi masyarakat luas yang bergantung pada layanan rumah sakit di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Sorotan BURT terhadap RS Siloam Mataram menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan kesehatan tidak hanya bergantung pada investasi alat medis, tetapi juga pada kelengkapan layanan spesialis, kapasitas rumah sakit, dan efektivitas sistem pembiayaan yang menopang akses pasien.
