KOTA MALANG, Sudutkota.id – Perencanaan anggaran program seragam gratis di Kota Malang menjadi sorotan tajam DPRD. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, mempertanyakan mengapa program yang berkaitan dengan urusan wajib pemerintah daerah dan menjadi bagian dari prioritas pembangunan justru hanya dialokasikan anggaran sekitar Rp1,3 miliar, sementara Dinas Pendidikan disebut meminta tambahan hingga Rp10 miliar.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai konsistensi antara perencanaan program, penetapan prioritas pembangunan, dan pengalokasian anggaran. Sebab, program yang sudah menjadi komitmen kepala daerah semestinya telah diperhitungkan kebutuhan pembiayaannya sejak awal penyusunan APBD.
Saat dikonfirmasi Sudutkota.id, Sabtu (21/11/2026), Ginanjar menilai persoalan ini tidak bisa sekadar dijawab dengan alasan keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah harus mampu menjelaskan bagaimana program yang sudah masuk dalam prioritas pembangunan justru menghadapi persoalan pembiayaan ketika hendak direalisasikan.
“Ada yang salah dengan logika perencanaan anggaran kita? Sepertinya, ada satu hal yang perlu kita dudukkan secara jernih,” tegas Ginanjar.
Ia menegaskan, ketika sebuah program merupakan urusan wajib pemerintah daerah, kemudian secara politik dijanjikan dalam visi dan misi wali kota, bahkan telah diterjemahkan menjadi prioritas pembangunan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), semestinya program tersebut sudah memiliki jalur yang jelas menuju penganggaran.
Menurutnya, RPJMD bukan sekadar dokumen administratif yang disusun untuk memenuhi kewajiban pemerintahan. Dokumen tersebut merupakan arah kebijakan pembangunan sekaligus komitmen politik kepala daerah kepada masyarakat.
“Karena RPJMD bukan sekadar dokumen administratif. Ia adalah kontrak politik, arah kebijakan, sekaligus komitmen pembangunan kepala daerah kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ginanjar secara khusus menyoroti program seragam gratis di Dinas Pendidikan Kota Malang. Dengan alokasi anggaran yang disebut hanya sekitar Rp1,3 miliar dan adanya permintaan tambahan hingga Rp10 miliar, ia mempertanyakan apakah kebutuhan program tersebut sudah dihitung secara matang sejak proses perencanaan.
Baginya, menjadi sesuatu yang janggal apabila program yang berkaitan dengan urusan wajib dan telah ditetapkan sebagai prioritas justru belum mendapatkan dukungan anggaran sesuai kebutuhan ketika memasuki tahap pelaksanaan.
“Lalu muncul pertanyaan, ketika program tersebut hendak dilaksanakan, mengapa justru disampaikan bahwa tidak tersedia anggaran?” ujarnya.
Lebih jauh, Ginanjar mengingatkan agar tidak terjadi ketidaksinkronan antara perencanaan dan penganggaran. Ia bahkan memberikan catatan kritis agar jangan sampai muncul kesan suatu program belum dianggarkan, padahal sebenarnya sudah memiliki alokasi pembiayaan, tetapi kemudian kembali diajukan untuk memperoleh tambahan anggaran.
“Jangan sampai sebenarnya sudah teranggarkan, hanya dibuat seolah belum teranggarkan agar mendapatkan tambahan anggaran. Karena balik lagi, seharusnya sudah teranggarkan ketika bicara urusan wajib,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian penting dalam pengawasan anggaran daerah. Sebab, permintaan tambahan anggaran seharusnya disertai penjelasan terbuka mengenai kebutuhan riil, alokasi yang sudah tersedia, jumlah kekurangan, hingga dasar perhitungan tambahan dana yang diajukan.
DPRD juga perlu mendapatkan kejelasan apakah tambahan hingga Rp10 miliar tersebut merupakan kebutuhan untuk memperluas cakupan penerima manfaat, menutup kekurangan anggaran awal, atau memenuhi komponen pembiayaan yang sebelumnya belum diperhitungkan.
Ginanjar pun mempertanyakan apakah persoalan tersebut benar-benar disebabkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah atau justru terdapat masalah dalam proses penyusunan prioritas dan perencanaan anggaran.
“Apakah benar pemerintah daerah sedang mengalami keterbatasan fiskal sehingga tidak mampu membiayainya? Ataukah sebenarnya ada persoalan lain?” tandasnya.
Sorotan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa program prioritas tidak cukup hanya dicantumkan dalam dokumen perencanaan maupun disampaikan sebagai janji politik. Pemerintah daerah harus memastikan adanya kesinambungan antara komitmen pembangunan, kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan di lapangan.
Terlebih, program seragam gratis menyangkut kebutuhan pendidikan dan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, transparansi mengenai besaran anggaran, jumlah penerima, kebutuhan pengadaan, serta alasan permintaan tambahan menjadi penting agar publik dapat mengetahui bagaimana uang daerah direncanakan dan digunakan.
Ginanjar menegaskan, persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap pola perencanaan anggaran Pemkot Malang. Jangan sampai program yang sejak awal seharusnya menjadi prioritas justru baru dipersoalkan pembiayaannya ketika hendak direalisasikan.
“Ataukah keliru sejak dalam pikiran?” pungkasnya.





















