Daerah

Warga Arjosari Bongkar Persoalan Terminal, Tata Kelola Tipe A dan C Diminta Dibenahi

3
×

Warga Arjosari Bongkar Persoalan Terminal, Tata Kelola Tipe A dan C Diminta Dibenahi

Share this article
Warga Arjosari Bongkar Persoalan Terminal, Tata Kelola Tipe A dan C Diminta Dibenahi
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita bersama Ketua Komisi C, Muhammad Anas Muttaqim saat menerima audiensi Forum Komunikasi Warga Kelurahan Arjosari, Jumat (20/11/2026).(Sudutkota.id/Agus Demit)

KOTA MALANG, Sudutkota.id – Persoalan tata kelola Terminal Arjosari, baik Terminal Tipe A maupun Terminal Tipe C, menjadi sorotan warga. Melalui audiensi bersama DPRD Kota Malang, Jumat (20/11/2026), Forum Komunikasi Warga Kelurahan Arjosari menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari pembenahan infrastruktur, fasilitas pendukung, pengelolaan armada hingga integrasi layanan transportasi publik.

Salah satu aspirasi yang paling disorot adalah permintaan agar Trans Jatim Koridor 2 memiliki titik tujuan atau origin destination (OD) di Terminal Arjosari. Warga berharap layanan transportasi regional tersebut tidak hanya berorientasi pada operasional, tetapi juga benar-benar terintegrasi dengan simpul transportasi utama di Kota Malang.

Sebab, saat ini titik layanan Trans Jatim Koridor 2 sementara bergeser ke Terminal Madyopuro. Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi agar masyarakat yang datang dari luar daerah melalui Terminal Arjosari dapat langsung mengakses layanan Trans Jatim tanpa harus mencari transportasi penghubung lainnya.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan aspirasi warga tersebut akan diteruskan kepada pihak terkait, termasuk Kepala Dinas Perhubungan dan Sekretaris Daerah Kota Malang, untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi.

“Ini masih berupa aspirasi penyampaian dari masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Kadishub dan Pak Sekda supaya bisa menjadi perhatian untuk diteruskan ke tingkat berikutnya di provinsi,” ujar Amithya.

Menurutnya, integrasi transportasi publik menjadi kebutuhan mendasar dalam membangun sistem mobilitas perkotaan. Terminal Arjosari sebagai terminal tipe A semestinya dapat menjadi titik penghubung antara transportasi antarkota dengan layanan transportasi regional.

“Prinsip transportasi publik itu semakin terintegrasi semakin baik. Terminal Arjosari sebagai terminal tipe A melayani transportasi dari luar kota ke Kota Malang. Kalau titik tujuan Trans Jatim juga terhubung ke Arjosari, masyarakat pengguna transportasi bisa langsung tersambung dan tidak perlu mencari alternatif transportasi lain,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqim, menegaskan bahwa persoalan tata kelola Terminal Arjosari mencakup dua kewenangan pemerintahan, yakni pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Malang.

Terminal Tipe A berada dalam kewenangan pemerintah pusat, sedangkan Terminal Tipe C menjadi kewenangan Pemerintah Kota Malang. Karena itu, pembenahan harus dilakukan secara proporsional sesuai kewenangan masing-masing, tetapi tetap membutuhkan koordinasi agar pengelolaan kawasan terminal berjalan terintegrasi.

Anas menyebut aspirasi warga untuk Terminal Tipe C mencakup pembenahan tata kelola, mulai dari armada angkutan kota hingga infrastruktur dan fasilitas pendukung. Menurutnya, terminal tidak boleh hanya menjadi tempat menaikkan dan menurunkan penumpang, tetapi harus mampu menghidupkan ekosistem transportasi dan ekonomi.

“Ketika infrastruktur terminal C semakin baik, ekosistem di dalam terminal juga akan hidup. Bukan hanya armadanya atau angkotnya, tetapi juga sektor ekonomi, penumpang, keamanan dan aspek lainnya. Itu menjadi tugas kami di Pemerintah Kota Malang,” jelas Anas.

Ia meminta jajaran perangkat daerah terkait, termasuk Sekretaris Daerah dan Dinas Perhubungan, segera menindaklanjuti aspirasi tersebut. Pasalnya, Terminal Arjosari merupakan salah satu wajah Kota Malang yang seharusnya memiliki tata kelola, fasilitas, serta pelayanan yang representatif.

Terkait permintaan warga agar Trans Jatim Koridor 2 diarahkan menuju Terminal Arjosari, Anas menyebut persoalan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Ia mengungkapkan, saat peluncuran Trans Jatim Koridor 2, Terminal Arjosari sebenarnya telah tercantum sebagai salah satu tujuan layanan. Namun, sejumlah dinamika dan persoalan teknis di lapangan membuat titik layanan sementara bergeser ke Terminal Madyopuro.

“Secara tidak langsung aspirasi itu sebenarnya sudah pernah disampaikan. Bahkan ketika launching Koridor 2, Arjosari juga tercantum. Tetapi karena ada beberapa dinamika di lapangan yang belum selesai, untuk sementara bergeser ke Terminal Madyopuro,” ungkapnya.

Menurut Anas, persoalan yang menghambat integrasi tersebut harus segera diselesaikan melalui koordinasi lintas pemerintahan. Jangan sampai keberadaan layanan transportasi regional justru belum mampu memberikan kemudahan maksimal bagi masyarakat akibat belum optimalnya konektivitas antarterminal.

“Kami akan terus berkoordinasi. Bappeda dalam hal ini menerima manfaat dari program tersebut, sedangkan keputusan ada di pemerintah provinsi. Saya kira pemerintah provinsi juga memiliki pertimbangan yang sama agar Trans Jatim Koridor 2 bisa semakin maksimal dan semakin baik tata kelolanya,” pungkasnya.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *