JAKARTA, Sudutkota.id – Pembaruan data kependudukan tidak cukup hanya mengandalkan laporan masyarakat. Pemerintah perlu bergerak lebih aktif memastikan setiap perubahan kondisi warga tercatat, mulai dari kematian hingga kebutuhan penyandang disabilitas.
Dorongan tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan, melalui Panitia Kerja (Panja) Administrasi Kependudukan (Adminduk). Ia menilai data yang akurat dan inklusif menjadi dasar penting bagi ketepatan program pembangunan, pelayanan publik, hingga penyelenggaraan pemilu.
“Adminduk ini menjadi momentum untuk menata data kependudukan kita. Sebab ketika kependudukan terdata dengan baik, ini akan menjadi basis pembangunan, basis program pembangunan yang sangat baik,” ujar Aher dalam PKS Legislative Report di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Salah satu persoalan yang disorotnya ialah warga yang telah meninggal dunia masih tercantum dalam data kependudukan, bahkan masih menerima undangan untuk menggunakan hak pilih. Kondisi tersebut, menurut Aher, menunjukkan perlunya pembaruan data yang lebih proaktif oleh pemerintah.
“Kita ingin datanya nanti stelsel aktif, bukan lagi stelsel pasif. Aktif dari pihak pemerintah, dari pengawal data. Ketika ada yang meninggal dunia, langsung didata, langsung dikejar oleh pihak pemerintah sehingga nanti hilang dari data penduduk atau dicoret dari data penduduk,” tegasnya.
Selain itu, Aher menilai pendataan penyandang disabilitas belum tergambar secara memadai dalam sistem administrasi kependudukan. Akibatnya, pemerintah berisiko kesulitan mengenali keberadaan serta kebutuhan kelompok warga yang memerlukan perhatian khusus.
“Difabel adalah bagian warga negara yang harus diperhatikan, punya hak yang sama dengan non-difabel,” jelas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI tersebut.
Menurut Aher, pembenahan adminduk tidak boleh berhenti pada digitalisasi. Sistem yang dibangun harus mampu merekam kondisi nyata masyarakat agar kebijakan dan pelayanan pemerintah menjangkau warga yang berhak, termasuk kelompok rentan.
“Mudah-mudahan adminduk menghadirkan data yang sangat baik untuk pembangunan ke depan, sehingga semua langkah pembangunan tepat sasaran, diterima oleh masyarakat yang berhak, karena datanya data yang akurat,” pungkasnya.





















