JAKARTA, Sudutkota.id – Komunikasi antara DPR, pemerintah, pekerja, dan perusahaan akan terus dijaga untuk mengawal pelindungan tenaga kerja.
Komitmen itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI), Rabu (18/11/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung setelah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi berlaku pada 28 Oktober 2026. Dalam audiensi itu, Dasco menyebut perwakilan koalisi buruh menyampaikan apresiasi atas pengesahan regulasi tersebut.
“Tadi kami juga sempat berdialog bahwa saya sampaikan Koalisi Besar Perjuangan Buruh tidak perlu risau dengan framing-framing atau isu-isu yang berseliweran di netizen. Yang penting teman-teman Koalisi Besar Perjuangan Buruh tetap fokus pada perjuangannya untuk menyadarkan buruh, melindungi tenaga kerja, dan fokus mengadvokasi bila terjadi masalah-masalah di ketenagakerjaan,” ujar Dasco kepada awak media, Rabu (18/11/2026).
Ia menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan agar persoalan ketenagakerjaan dapat dibahas bersama. Dialog lintas pihak, menurutnya, juga diperlukan untuk mendukung perbaikan kondisi ekonomi.
“Kami sudah sepakat bahwa ke depan komunikasi akan terus intensif, baik dengan DPR maupun pemerintah dan pekerja serta perusahaan, agar keadaan ekonomi kita menjadi lebih baik,” ungkap politikus Partai Gerindra tersebut.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, yang mewakili KBPBI, turut mengapresiasi dukungan pimpinan DPR terhadap pembentukan undang-undang tersebut. Ia menilai pembahasannya berjalan terbuka melalui dialog dan pertukaran argumentasi dengan kalangan buruh.
“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bang Dasco khususnya dan seluruh pimpinan DPR atas dukungan terhadap undang-undang yang sangat luar biasa,” kata Andi Gani.
Andi Gani juga menegaskan sikap koalisi buruh terhadap konstitusi dan pemerintahan yang sah. Penegasan itu disampaikan untuk merespons anggapan di media sosial mengenai posisi gerakan buruh.
“Kami setia kepada konstitusi, saya ulangi lagi, setia kepada konstitusi dan pemerintahan yang sah,” tegasnya.





















