Nasional

Khozin Dorong Fotokopi KTP Tersingkir dari Layanan Administrasi

9
×

Khozin Dorong Fotokopi KTP Tersingkir dari Layanan Administrasi

Share this article
Khozin Dorong Fotokopi KTP Tersingkir dari Layanan Administrasi
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menjelaskan rencana perubahan pelayanan administrasi kependudukan melalui revisi undang-undang Adminduk.(Sudutkota.id/DPR)

JAKARTA, Sudutkota.id – Kebiasaan menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam berbagai urusan administrasi berpeluang segera berubah.

Revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) mengarahkan pelayanan publik agar memanfaatkan data digital, sehingga masyarakat tidak lagi harus berulang kali menyerahkan salinan identitas.

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin mengatakan, pembaruan aturan tersebut membawa perubahan dari pelayanan yang menunggu laporan warga menjadi sistem yang lebih aktif. Pembahasan RUU kini berlangsung melalui Panitia Kerja (Panja) Komisi II bersama pemerintah dan DPD RI.

“Negara tidak boleh lagi hanya menunggu masyarakat melaporkan dan mengurus kebutuhan administrasi kependudukannya. Sebaliknya, pemerintah harus lebih aktif memastikan setiap warga memperoleh hak administrasi kependudukan,” kata Khozin, Rabu (18/11/2026).

Perubahan itu juga diarahkan pada penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal untuk mengakses berbagai layanan. Integrasi data antarlembaga diharapkan memangkas kerumitan akibat perbedaan nomor dan dokumen yang selama ini harus disiapkan masyarakat.

“Integrasi data harus membuat pelayanan lebih sederhana. Jangan sampai warga harus berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara,” tegas legislator Fraksi PKB tersebut.

Salah satu perubahan yang disiapkan ialah larangan penggunaan fotokopi KTP untuk berbagai kebutuhan administrasi. Menurut Khozin, data kependudukan nantinya dapat diakses melalui sistem digital yang terintegrasi di instansi pemerintah maupun swasta. RUU tersebut juga akan mengatur sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.

“Nanti akan dipertegas berikut sanksinya di UU yang baru. Jadi masyarakat tidak perlu lagi membawa fotokopi KTP dalam setiap pengurusan administrasi yang membutuhkan informasi kependudukan,” ungkapnya.

Namun, peralihan menuju layanan digital juga harus disertai perlindungan data warga. RUU Adminduk turut memuat pengaturan Identitas Kependudukan Digital, penguatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pengawasan, mekanisme pengaduan, serta sanksi.

Khozin menegaskan, pembaruan sistem harus tetap menempatkan keamanan data dan hak masyarakat sebagai prioritas.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *