Pendidikan

Viral, Dugaan Pungli dan Bullying Siswa Gegerkan SMAN Bareng Jombang

27
×

Viral, Dugaan Pungli dan Bullying Siswa Gegerkan SMAN Bareng Jombang

Share this article
Viral, Dugaan Pungli dan Bullying Siswa Gegerkan SMAN Bareng Jombang
SMA Negeri Bareng Kabupaten Jombang.(Sudutkota.id/Elok Apriyanto)

JOMBANG, Sudutkota.id – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan SMA Negeri Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menjadi sorotan publik. Pasalnya, pungutan yang disebut sebagai sumbangan sukarela itu diduga bersifat wajib dengan nominal mencapai Rp200 ribu per bulan.

Ironisnya, siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak sanggup membayar iuran tersebut dikabarkan mengalami tekanan psikologis. Bahkan, muncul dugaan adanya perundungan atau bullying terhadap siswa yang orang tuanya menunggak pembayaran.

Informasi tersebut viral di media sosial setelah diunggah akun TikTok Kanjeng Sunan. Video itu memicu perbincangan warganet terkait dugaan pungutan di SMAN Bareng Jombang.

Dalam video yang beredar, pihak sekolah disebut menetapkan iuran bulanan sebesar Rp200 ribu kepada setiap wali murid. Sementara itu, keluarga yang masuk kategori ekonomi prasejahtera dan dapat menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) disebut memperoleh keringanan dengan membayar Rp150 ribu per bulan.

“Meski dibungkus dengan istilah sumbangan sukarela, nominal dan penarikan yang dilakukan secara rutin setiap bulan membuat para orang tua merasa terbebani lantaran sifatnya yang mengikat,” kata kreator konten tersebut, Rabu (18/11/2026).

Tak hanya persoalan nominal pungutan, dugaan intimidasi terhadap siswa juga menjadi perhatian. Sejumlah laporan yang disampaikan dalam unggahan tersebut menyebut siswa yang orang tuanya tidak mampu membayar iuran kerap mendapat sindiran hingga perlakuan tidak menyenangkan dari oknum guru.

Kondisi itu disebut membuat sejumlah siswa merasa malu, tertekan, bahkan terganggu dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Dugaan tersebut turut diperkuat pengakuan salah seorang wali murid SMAN Bareng yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia membenarkan adanya pungutan yang disebut sebagai sumbangan sukarela tersebut.

Menurutnya, sejumlah orang tua memilih diam meski merasa keberatan. Mereka khawatir protes atau keterlambatan pembayaran justru berdampak terhadap anak-anak mereka di sekolah.

“Para wali murid khawatir jika mereka protes atau menunggak pembayaran, anak-anak di sekolah akan dikenakan sanksi sosial serta menjadi sasaran perundungan secara verbal oleh oknum guru,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan wajib yang bersifat memaksa di sekolah negeri.

“Komite sekolah dilarang menarik uang pangkal, uang pembangunan, maupun iuran langsung kepada siswa,” tegas Emil.

Emil menjelaskan, kebutuhan operasional SMA dan SMK negeri di Jawa Timur telah didukung melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Bantuan Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

Karena itu, partisipasi orang tua dalam bentuk sumbangan harus benar-benar bersifat sukarela dan tidak boleh disertai pemaksaan, terlebih sampai melibatkan siswa sebagai pihak yang menanggung konsekuensinya.

Ia juga meminta para wali murid tidak takut melaporkan apabila menemukan praktik pemaksaan iuran maupun intimidasi terhadap peserta didik.

“Kalau ada yang memaksa atau mengucilkan murid karena tidak ikut iuran atau tidak membeli seragam dari koperasi sekolah, jangan dituruti dan silakan dilaporkan,” kata Emil.

Menurutnya, pemerintah tidak melarang partisipasi orang tua dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Namun, mekanisme penggalangan sumbangan harus berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak boleh menimbulkan tekanan kepada siswa.

Hingga berita ini ditulis, Kepala SMAN Bareng Jombang, Anik Noerachini, belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi yang dikirim melalui pesan WhatsApp pada Rabu (18/11/2026) belum mendapat jawaban.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *