Daerah

Tiga Tuntutan Buruh PT SGS Jombang, dari UMK 2027 hingga Dugaan Eksploitasi Pekerja

11
×

Tiga Tuntutan Buruh PT SGS Jombang, dari UMK 2027 hingga Dugaan Eksploitasi Pekerja

Share this article
Tiga Tuntutan Buruh PT SGS Jombang, dari UMK 2027 hingga Dugaan Eksploitasi Pekerja
Masa aksi dari buruh PT SGS Diwek Jombang saat demo kantor Pemkab Jombang.(Sudutkota.id/Elok Apriyanto).

JOMBANG, Sudutkota.id – Puluhan buruh PT SGS Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.

Mereka membawa tiga tuntutan utama, mulai dari kejelasan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) 2027 hingga dugaan pelanggaran ketenagakerjaan.

Dalam aksi tersebut, para buruh menggunakan mobil komando untuk menyampaikan aspirasi secara bergantian.

Mereka meminta pemerintah daerah dan instansi terkait memberikan perhatian terhadap sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian.

Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) PT SGS Jombang, Hadi Purnomo, mengatakan ada tiga persoalan utama yang menjadi tuntutan dalam aksi tersebut.

Pertama, buruh meminta Pemkab Jombang memberikan kejelasan mengenai mekanisme penetapan kenaikan UMK 2027.

Sebab, sambung Hadi, hingga saat ini mereka mengaku belum mendapatkan kepastian regulasi yang menjadi dasar penetapan kenaikan upah tahun depan.

“Kabupaten Jombang, tolong beri kejelasan terkait kenaikan upah tahun 2027. Sampai saat ini belum ada regulasi atau aturan yang jelas terkait penetapan upah,” ujar Hadi, Senin (16/11/2026).

Buruh juga mengusulkan kenaikan upah sebesar 10 persen. Menurut Hadi, usulan tersebut didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL), meskipun angka tersebut dinilai belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pekerja yang sudah berkeluarga.

“Kami meminta kenaikan 10 persen. Sebenarnya kalau bicara upah layak, angka itu untuk buruh lajang. Sementara rata-rata buruh sudah memiliki keluarga. Namun, kami melihat kondisi perekonomian di Kabupaten Jombang, sehingga angka 10 persen itu yang kami usulkan,” jelasnya.

Tuntutan kedua, buruh mendesak pemerintah menindak tegas perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau outsourcing yang diduga menerapkan jam kerja hingga 12 jam sehari.

Hadi menilai penerapan jam kerja tersebut perlu diperiksa karena berpotensi melanggar ketentuan ketenagakerjaan.

Dia juga meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jombang membuka kejelasan terkait perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dengan perusahaan outsourcing yang bersangkutan.

Menurutnya, praktik kerja selama 12 jam tersebut banyak dialami buruh perempuan di lingkungan PT SGS. Mereka disebut bekerja mulai pukul 20.00 WIB hingga 08.00 WIB.

Kondisi itu, lanjut Hadi, tidak hanya berpotensi menyebabkan kelelahan dan meningkatkan risiko kecelakaan kerja, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan keluarga pekerja perempuan.

“Kerja 12 jam itu bagi kami merupakan bentuk eksploitasi terhadap buruh. Banyak pekerja perempuan yang harus bekerja dari pukul 20.00 sampai 08.00. Mereka juga memiliki hak untuk mengasuh anak dan merawat keluarga. Jangan sampai hak-hak tersebut terabaikan,” tegasnya.

Tuntutan ketiga, buruh meminta aparat kepolisian dan instansi pengawasan ketenagakerjaan menindaklanjuti sejumlah laporan dugaan pelanggaran di perusahaan.

Beberapa persoalan yang disorot di antaranya dugaan kekurangan pembayaran upah dan pemalsuan data. Hadi juga menyinggung dugaan pelanggaran hukum yang disebut terjadi di PT SGS.

“Kami mengingatkan kembali instansi terkait, terutama kepolisian dan Dinas Pengawasan, karena sudah ada beberapa kasus yang kami laporkan. Di antaranya terkait kekurangan upah dan pemalsuan data. Kami meminta ada tindakan tegas terhadap laporan-laporan tersebut,” pungkasnya.

Melalui aksi tersebut, para buruh berharap Pemkab Jombang bersama instansi terkait segera memberikan kepastian mengenai kebijakan upah 2027, melakukan pengawasan terhadap praktik kerja outsourcing, serta menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *