JAKARTA, Sudutkota.id – Penghematan belanja negara mulai diarahkan untuk memperbesar dukungan pembangunan daerah. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana penambahan anggaran Rp100 miliar bagi setiap provinsi dan minimal Rp20 miliar untuk setiap kabupaten sebagai bagian dari pemanfaatan hasil efisiensi anggaran pemerintah.
Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Ia menegaskan, efisiensi dilakukan agar uang rakyat tidak habis dalam belanja yang tidak optimal, melainkan kembali memberi manfaat bagi masyarakat.
Salah satu pembenahan yang disoroti Presiden ialah pola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selama ini, kementerian serta pemerintah daerah melakukan pengadaan secara terpisah sehingga barang dengan jenis dan spesifikasi serupa berpotensi dibeli dengan harga berbeda.
“Ini ingin kita rasionalkan. Jadi satu belanja tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri. Tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” tegas Prabowo.
Presiden mengungkapkan, belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, ia memperkirakan potensi kebocoran mencapai 30 persen akibat penggelembungan harga atau markup yang disebutnya sebagai praktik korupsi.
“Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus. Hangus, karena markup-markup penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp400 triliun, Rp400 triliun,” ungkapnya.
Hasil penghematan tersebut, menurut Prabowo, akan dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas pembangunan daerah. Ia menyebut setiap provinsi direncanakan memperoleh tambahan Rp100 miliar, sedangkan setiap kabupaten mendapatkan sedikitnya Rp20 miliar, dengan kemungkinan penambahan untuk ibu kota kabupaten.
“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan, ya. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” tutur Presiden.
Selain memperbesar dukungan anggaran daerah, Prabowo menyebut efisiensi juga memungkinkan pemerintah memperluas program pembangunan. Target perbaikan sekolah yang semula direncanakan sebanyak 71.000 unit pada tahun ini dapat ditingkatkan menjadi 88.000 sekolah.
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan desa nelayan, dengan target sedikitnya 1.000 hingga 1.200 desa pada akhir 2026 dan tambahan 2.000 desa hingga akhir 2027.
