KOTA MALANG, Sudutkota.id – Rencana pembangunan fasilitas pendidikan Sekolah Garuda (SGR) di Kota Malang mulai memasuki tahapan lanjutan.
Setelah persoalan status tanah dan kepastian luasan lahan dinyatakan selesai, pemerintah kini menunggu proses penyusunan desain bangunan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Fasilitas pendidikan tersebut direncanakan berdiri di kawasan Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Sekolah ini diproyeksikan mampu menampung hingga 2.000 siswa, mulai jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Muhamad Sailendra, S.T., M.M., mengatakan pembahasan mengenai status lahan telah diselesaikan sekitar dua minggu lalu.
Menurutnya, kepastian status tanah dan luasan area yang akan digunakan telah diklarifikasi bersama pihak terkait, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Dua minggu kemarin kita sudah clear masalah status tanah, luasan yang mana yang akan dipakai, luasan lahannya. Kemudian sudah clear dari ATR/BPN,” jelas Sailendra, Selasa (10/11/2026).
Setelah persoalan administrasi dan pertanahan tersebut rampung, tahapan berikutnya menjadi kewenangan Kementerian PU. Kementerian tersebut akan menyiapkan desain teknis pembangunan SGR sebagai dasar pelaksanaan pembangunan fisik.
Sailendra menyebutkan, fasilitas pendidikan yang direncanakan di kawasan Arjowinangun itu memiliki kapasitas hingga 2.000 siswa. Daya tampung tersebut mencakup tiga jenjang pendidikan sekaligus, yakni SD, SMP, dan SMA.
“Langkah lanjutannya adalah Kementerian PU akan mendesain SGR ini. Rencananya kapasitasnya bisa mencapai 2.000 siswa, mulai dari SD, SMP sampai SMA,” ungkapnya.
Terkait luasan lahan, Sailendra menyampaikan bahwa berdasarkan perhitungan terakhir, area yang dipersiapkan berada pada kisaran 5,2 hingga 5,3 hektare.
Namun, ia menegaskan angka tersebut masih mengacu pada perhitungan terakhir karena dokumen administrasi final belum berada di tangannya.
“Kalau luasan, perhitungan terakhir itu di antara 5,2 sampai 5,3 hektare. Berkasnya belum saya pegang, tetapi kisarannya di angka itu,” terangnya.
Sementara mengenai status kepemilikan tanah, Sailendra menjelaskan bahwa lahan tersebut dihibahkan untuk mendukung pembangunan SGR. Meski demikian, aset tanah tetap tercatat sebagai milik Pemerintah Kota Malang, sedangkan pembangunan fisiknya akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PU.
“Tanahnya itu dihibahkan. Asetnya tanah masih asetnya Pemkot, tetapi yang membangun dari pusat,” tegasnya.
