KOTA MALANG, Sudutkota.id – Pembuangan limbah cair usaha ke saluran air maupun sungai tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Setiap limbah yang dihasilkan dari aktivitas usaha harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu agar kandungan bahan pencemar tidak merusak kualitas lingkungan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Drs. Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, M.AP., menegaskan bahwa pelaku usaha yang menghasilkan limbah cair wajib memperhatikan ketentuan pengelolaan limbah, termasuk menyediakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Raymond mengatakan, limbah dari kegiatan usaha berpotensi mengandung zat kimia maupun bahan pencemar lain yang apabila langsung dibuang tanpa pengolahan dapat mencemari lingkungan, terutama sungai.
“Setiap limbah yang dihasilkan harus tetap melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Salah satunya dengan menyediakan IPAL sebelum limbah tersebut dibuang ke sungai,” tegas Raymond, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, keberadaan IPAL menjadi bagian penting dalam mencegah pencemaran. Sebab, air limbah yang belum memenuhi standar baku mutu tidak boleh langsung dialirkan ke lingkungan.
Karena itu, DLH Kota Malang terus mendorong dan mengarahkan pelaku usaha agar memiliki sistem pengolahan limbah yang sesuai dengan karakteristik limbah yang dihasilkan serta ketentuan perizinan.
“Kami arahkan agar lokasi usaha yang menghasilkan limbah memiliki proses pengolahan terlebih dahulu. Jadi, sebelum masuk ke lingkungan atau dialirkan ke sungai, limbah harus dipastikan sudah melalui IPAL,” jelasnya.
Tak berhenti pada pembinaan, DLH juga melakukan verifikasi langsung ke lokasi usaha untuk memastikan fasilitas IPAL benar-benar tersedia dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
Dalam pemeriksaan tersebut, petugas akan mengecek kesesuaian instalasi pengolahan limbah dengan ketentuan dan izin yang dimiliki masing-masing pelaku usaha.
Apabila ditemukan IPAL yang tidak sesuai dengan persyaratan, pengelola usaha akan diminta melakukan pembenahan agar fasilitas pengolahan limbah memenuhi ketentuan perizinan.
“Ketika kami melakukan verifikasi ke lokasi, akan dicek apakah IPAL-nya sudah sesuai atau belum. Kalau ternyata belum sesuai, tentu kami minta untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan serta izin yang dikeluarkan,” ungkap Raymond.
Ia menegaskan, pengelolaan limbah harus dimulai dari sumbernya. Jangan sampai aktivitas usaha justru menjadi penyumbang pencemaran akibat limbah cair yang dibuang tanpa melalui proses pengolahan.
DLH Kota Malang pun mengingatkan pelaku usaha agar tidak hanya menjadikan IPAL sebagai fasilitas formalitas. Instalasi tersebut harus berfungsi optimal sehingga air limbah yang dilepaskan ke lingkungan telah melalui proses pengolahan sesuai standar.
“Prinsipnya, jangan sampai limbah yang belum diolah langsung dibuang ke lingkungan. Harus ada proses pengolahan terlebih dahulu melalui IPAL sehingga air limbah yang keluar memenuhi ketentuan dan tidak mencemari sungai,” pungkasnya.
