JAKARTA, Sudutkota.id – Korban investasi bodong berpeluang mendapat pemulihan kerugian melalui pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan mendorong agar aset hasil kejahatan tidak seluruhnya berakhir di kas negara, tetapi dapat dikembalikan kepada masyarakat yang dirugikan.
Dorongan itu disampaikan Bob dalam rapat Panja Komisi III bersama pemerintah di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia membawa aspirasi korban yang beberapa kali menyampaikan harapan tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III.
“Saya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat, para korban investasi bodong yang sudah beberapa kali datang ke sini dalam RDP. Harapannya, aset yang dirampas dari pelaku tindak pidana itu bisa langsung dikembalikan kepada mereka melalui undang-undang ini, tidak semuanya masuk ke kas negara,” ujar Bob.
Namun, pemulihan korban tidak hanya bergantung pada mekanisme pengembalian aset. Menurut Bob, rumusan tindak pidana yang masuk dalam cakupan RUU juga perlu mencermati pola kejahatan, termasuk penghimpunan dana masyarakat tanpa izin yang menggunakan kedok koperasi.
Modus tersebut perlu diperhatikan karena penggunaan nama koperasi tidak serta-merta mengubah karakter aktivitas yang dijalankan. Jika kegiatannya berupa penghimpunan dana masyarakat tanpa izin, karakteristik tindak pidana perbankan tetap perlu dipertimbangkan dalam pengaturan.
Bob mengingatkan, penghapusan tindak pidana di bidang perbankan dari rumusan pemerintah berisiko membuat modus tertentu tidak terjangkau. Karena itu, pembahasan RUU perlu melihat substansi perbuatan, bukan semata-mata nama atau bentuk lembaga yang digunakan pelaku.
“Jangan sampai persoalan masyarakat yang selama ini mengadu kepada kita justru tidak tertampung. Namun, ruang lingkupnya juga jangan terlalu luas. Jadi, yang harus kita lihat adalah karakteristik tindak pidananya,” pungkasnya.
Bagi Bob, batasan tindak pidana dalam RUU harus dirumuskan secara proporsional. Cakupan yang terlalu sempit berisiko meninggalkan kejahatan yang merugikan masyarakat, sedangkan rumusan yang terlalu luas dapat mengaburkan objek perampasan aset. Dengan demikian, perlindungan korban dan kepastian batas hukum perlu sama-sama diperhatikan.
